Polisi kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Rektor Universitas Pancasila (UP) nonaktif Edie Toet Hendratno terkait kasus dugaan pelecehan seksual pada 5 Maret nanti.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan pemeriksaan pada pekan itu terkait laporan polisi yang dilayangkan oleh korban DF.

"Dijadwalkan pengambilan keterangan dalam rangka penyelidikan hari Selasa tanggal 5 Maret 2024," kata Ade Ary kepada wartawan, Kamis (29/2).

Edie hari ini juga telah diperiksa dalam kapasitasnya sebagai terlapor. Pemeriksaan hari ini berkaitan dengan laporan yang dilayangkan oleh korban RZ.

Edie dilaporkan oleh dua korban terkait dugaan pelecehan seksual. Kedua laporan itu ditangani Polda Metro Jaya setelah mendapat pelimpahan dari Bareskrim Polri.

"Sejauh ini (penyelidikan laporan) masih dilakukan secara terpisah, ada yang berawalan langsung di Polda, ada yang laporan di Bareskrim lalu dilimpahkan," ucap Ade Ary.

"Untuk dua kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan oleh Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya," lanjutnya.

Tuding politisasi kasus

Kuasa hukum Rektor nonaktif UP Edie, Faizal Hafied menduga ada politisasi di balik kasus dugaan pelecehan seksual. Ia mengklaim dugaan politisasi ini muncul karena laporan ini dilayangkan berdekatan dengan momen pemilihan rektor baru.

"Kami yakini bahwa tidak akan ada LP yang dilayangkan apabila tidak ada proses pemilihan rektor, jadi ini kental sekali karena ada pemilihan rektor di bulan Maret ini," kata Faizal di Polda Metro Jaya.

Faizal menyebut laporan soal dugaan pelecehan seksual ini telah merugikan kliennya. Padahal, menurutnya, Edie sudah banyak memberikan kontribusi bagi Universitas Pancasila.

"Ini pasti ada politisasi jelang pemilihan rektor, sebagaimana sering dialami di Pilkada dan Pilpres. Jadi ini yang menjadi catatan besarnya," ucap dia.

"Seperti kemarin ada kandidat cawapres diungkit suatu hal padahal tidak benar, nah ini yang dialami klien kami. Jadi ada hal yang tidak benar dan tidak tepat, disampaikan oleh orang lain yang mendiskreditkan klien kami," lanjutnya.

Kendati demikian, Faizal tak membenarkan maupun membantah soal dugaan pelecehan seksual itu. Ia lagi-lagi hanya menyebut bahwa tak akan ada laporan jika tidak ada pemilihan rektor.

"Jadi kalau tidak ada pemilihan rektor, maka kasus ini, tidak akan LP. Karena kasusnya dianggap waktu-waktu yang lama. Seharusnya apabila dirasa memang benar terjadi kejadian tersebut laporkan sesegera mungkin," tutur dia.

Edie hari ini telah diperiksa dalam kapasitasnya sebagai terlapor untuk penyidik Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

Edie mengaku pemeriksaan yang berlangsung kurang lebih selama tiga jam itu berjalan lancar. Ia juga mengaku senang karena dirinya bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepada penyidik.

"Proses hukum memang seperti ini. tidak ada yang luar biasa, dan kami senang, saya senang karena akhirnya kami bisa mengungkapkan yang sebenarnya," ujarnya.

Sebelumnya, ETH dilaporkan terkait dugaan pelecehan seksual. Laporan pertama dilayangkan ke Polda Metro Jaya pada 12 Januari dengan korban RZ.

Kemudian laporan kedua dilayangkan ke Bareskrim Polri pada 29 Januari dengan korban DF, namun laporan ini telah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya.

Dalam kasus ini, penyidik Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah memeriksa delapan orang saksi. Salah satunya adalah RZ.

Buntut kasus ini, ETH pun dinonaktifkan dari jabatannya. Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila (YPPUP) lantas menunjuk Sri Widyastuti sebagai Pelaksana Tugas (Plt) menggantikan posisi ETH.

[Gambas:Video CNN]