Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin merespons isu Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi diganti imbas kegagalan keamanan di Pusat Data Nasional Sementara 2 (PDNS 2).

Menurutnya, pergantian Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian dan Menkominfo Budi Arie Setiadi merupakan hak prerogatif presiden.

“Ya, saya kira soal pengganti itu saya pernah katakan tuh soal hak prerogratif presiden ya itu kan jabatan politis. Jadi, itu saya kira nanti presiden yang akan melakukan evaluasi penting perlu apa tidaknya,” ujarnya usai meresmikan pembukaan Asian Pacific Aquaculture (APA) 2024 di Grand City Hall Convention, Jl. Gubeng Pojok No.1, Ketabang, Kecamatan Genteng, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (4/7/2024).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara mengenai petisi yang diinisiasi oleh SAFEnet, mendesak Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi untuk mengundurkan diri dari jabatannya menyusul kegagalan keamanan di Pusat Data Nasional Sementara 2 (PDNS 2).

Menjawab singkat, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah sudah mengevaluasi secara menyeluruh segala potensi dan antisipasi terhadap serangan siber ke depan.

“Semuanya sudah dievaluasi,” kata Jokowi usai membuka peresmian Ekosistem Baterai dan kendaraan listrik Korea Selatan (Korsel) PT Hyundai LG Indonesia (HLI) Green Power Karawang, Jawa Barat, Rabu (3/7/2024).

Selain itu, Kepala Negara memastikan pemerintah telah melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait dengan serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) beberapa waktu lalu.

“Ya, sudah kami evaluasi semuanya, yang paling penting semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi, di-back up semua data nasional kita sehingga kalau ada kejadian [kembali] kita tidak terkaget-kaget,” ujarnya.

Lebih lanjut, orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan bahwa serangan siber tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga negara-negara lainnya, sehingga pemerintah akan terus mencari solusi.

“Dan ini juga terjadi di negara-negara lain, bukan hanya di Indonesia saja,” tandas Jokowi.

Sekadar informasi, gangguan server Pusat Data Nasional (PDN) disebabkan oleh serangan ransomware LockBit 3.02. Bahkan, pihak peretas meminta tebusan kepada pemerintah hingga US$8 juta untuk menghentikan serangan terhadap pusat data nasional tersebut.

LockBit bukanlah virus, melainkan salah satu grup peretas yang aktif sejak 2019 yang pada awalnya dikenal dengan nama ABCD merupakan grup operator ransomware.

Grup peretas itu sempat menginfeksi Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan menggunakan Ransomware-as-a-Service (RaaS) yang merupakan warisan dari Lockbit dan Lockbit 2.0. LockBit, yaitu varian terbaru versi 3.0 atau juga dikenal dengan Lockbit Blackz.

Serangan tersebut memiliki kemampuan yang mampu menyesuaikan berbagai opsi selama kompilasi dan eksekusi muatan.

LockBit 3.0 menggunakan pendekatan modular dan mengenkripsi muatan hingga eksekusi, yang menghadirkan hambatan signifikan untuk analisis dan deteksi malware.