Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi serta Kepala Bulog Bayu Krisnamurthi dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan disampaikan ke KPK imbas demurrage impor beras.

Sosok pelapor kali ini juga mencantumkan dugaan penggelembungan (mark up) harga impor 2,2 juta ton beras dalam aduan ke KPK.

"Kami berharap laporan kami dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk Bapak Ketua KPK dalam menangani kasus yang kami laporkan," kata Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat Hari Purwanto di gedung KPK, Jakarta, Rabu (3/7/2024).

Diterangkan Hari, dugaan penggelembungan harga itu disebut merugikan negara sekitar Rp 2,7 triliun. Terkait demurrage impor beras diduga merugikan negara Rp 294,5 miliar.

"KPK harus bergerak dan memeriksa kepala Bapanas dan kepala Bulog," tutur Hari.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika enggan berbicara banyak mengenai laporan tersebut. Meski begitu, dia tak mempermasalahkan pihak pelapor menyampaikan pernyataan ke publik terkait laporan yang disampaikan.

"KPK tidak bisa menyampaikan laporan yang masuk karena menyangkut kerahasiaan. Bila pelapor yang membuka ke jurnalis, itu di luar kewenangan KPK," ujar Tessa.