Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi melakukan kunjungan kerja ke Malaysia, dan bertemu dengan Menlu Mohamad Bin Haji Hasan. 

Dia mengatakan bahwa kedua Menlu membahas konflik yang terjadi di Myanmar dan di Palestina yang semakin memburuk. 

"Terkait Myanmar, kami membahas situasi di Myanmar yang semakin memburuk. Keinginan untuk dialog yang inklusif kita lihat belum ada," katanya, dalam keterangan resmi kepada awak media, pada Rabu (3/7/2024). 

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa keduanya sepakat untuk terus memperkuat persatuan pemangku kepentingan dalam dialog inklusif, memperluas bantuan kemanusiaan yang inklusif pula dan tidak terpolitisasi, serta mendorong dukungan dan sinergi dari komunitas internasional dalam upaya yang dilakukan oleh Asean.

Dia mengatakan bahwa Indonesia akan mendukung sepenuhnya kepemimpinan Malaysia di Asean tahun depan, termasuk peran Malaysia dalam membantu menyelesaikan masalah Myanmar.

"Saya juga menyampaikan harapan agar Malaysia dapat mempertahankan kontinuitas pendekatan inklusif yang telah diterapkan Indonesia selama kepemimpinannya pada 2023," ujarnya. 

Selain itu, dia juga kembali menyampaikan komitmen Indonesia untuk implementasi 5 Point Concensuss (5PC) melalui mekanisme Troika.

Kemudian, dia mengatakan bahwa dalam pertemuan bilateral dengan Malaysia tersebut juga membahas isu Palestina. 

Menurutnya, Indonesia dan Malaysia memiliki keprihatinan yang sama terhadap situasi kemanusiaan yang terjadi di Palestina. Kedua negara juga memiliki komitmen yang kuat untuk mendukung kemerdekaan Palestina. 

Dia menjelaskan bahwa Indonesia dan Malaysia sepakat untuk terus bersikap tegas dan aktif di berbagai forum internasional seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan jalur multilateral lainnya, serta secara bilateral akan terus mendukung Palestina.

"Saya sampaikan bahwa Indonesia akan terus melakukan upaya untuk memastikan adanya gencatan senjata yang segera dan permanen, tersampaikannya bantuan kemanusiaan tanpa hambatan, dan persiapan bagi dibentuknya negara Palestina termasuk masalah pengakuan dan keanggotaan penuh di PBB, serta tentunya kita akan terus dorong implementasi dari two-state solution," tambahnya.