FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Menteri Kominikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi didesak mundur. Hal itu ditanggapi Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saidiman Ahmad.

Saidiman menyebut Kementerian Kominfo lebih banyak mudharatnya. Ia mencontohkan pada zaman Gus Dur yang membekukan Departemen Penerangan.

“Menteri penerangan itu tidak perlu dicopot. Yang perlu dilakukan adalah membubarkan departemen penerangan itu, seperti yang Gus Dur lakukan,” kata Saidiman dikutip dari unggahannya di X, Rabu (3/7/2024).

Menurutnya, kementerian tersebut hanya memberikan kerugian yang lebih banyak. Jika dibanding manfaatnya.

“Itu kementerian yang lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya,” ucapnya.

Ia mengusulkan, agar dibenfuk Kementerian Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi.

“Diganti saja dengan kementerian kebebasan berpendapat dan berekspresi,” ucapnya.

Desakam Menkominfo mundur muncul dari sebuah petisi yang diinisiasi oleh SAFEnet. Sebuah organisasi regional yang berfokus pada upaya memerjuangkan hak-hak digital di kawasan Asia Tenggara.

Di dalam petisi tersebut, disebutkan kronologis bagaimana Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) terinfeksi (malicious software) atau malware.

Menurut pemantauan SAFEnet, selama dua tahun terakhir terjadi kebocoran data pribadi setidaknya 113 kali, yaitu 36 kali pada 2022 dan 77 kali pada 2023. Jumlah itu jauh lebih sedikit dibandingkan temuan lembaga keamanan siber Surfshak yang menemukan lebih dari 143 juta akun di Indonesia menjadi korban kebocoran data hanya sepanjang tahun 2023.