Komisi Pemilihan Umum (KPU) memeriksa tujuh anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia terkait data pemilih dalam pemungutan suara WNI di daerah tersebut.

Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyebut untuk sementara pihaknya menonaktifkan semua anggota PPLN Kuala Lumpur. Selain itu, KPU juga akan mengambil alih pemungutan suara ulang (PSU) di ibu kota Malaysia.

"Kami beri keputusan untuk berhentikan sementara karena sedang dalam proses pemeriksaan oleh KPU Pusat dan supaya berjalan penyelenggaraan pemungutan suara ulang, maka kami ambil alih," kata Hasyim di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (27/2).

Hasyim menjelaskan sebelumnya DKPP menerima aduan dugaan pelanggaran terhadap para anggota PPLN Kuala Lumpur terkait daftar pemilih di sana. Hal itu membuat integritas pemungutan suara di Kuala Lumpur dipertanyakan.

Dari aduan yang masuk itu, KPU memutuskan untuk memeriksa semua petugas tersebut.

"Kewenangan untuk memeriksa itu bukan di DKPP, lalu oleh DKPP diserahkan kepada KPU," ujarnya.

Hasyim menyatakan dua komisioner KPU yakni Idham Holik dan Mochamad Afifuddin saat ini ditugasi untuk mempersiapkan pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur. Pemungutan suara ulang akan dimulai 9 Maret 2024 mendatang.

Sebelumnya, KPU RI memastikan PSU di Kuala Lumpur, Malaysia, akan dilaksanakan sebelum 20 Maret 2024.

"Tanggal 20 Maret 2024 itu adalah penetapan hasil pemilu oleh KPU, maka dijadwalkan sebelum tanggal itu harus sudah ada rekapitulasi hasil penghitungan dan pemungutan suara di Kuala Lumpur," kata Hasyim.

[Gambas:Video CNN]