Sampang (beritajatim.com) – Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Pemkab Sampang, tahun anggaran 2023. diantaranya banyak bidang tanah milik Pemkab yang belum bersertifikat. Pasalnya, dari total 3.942 bidang tanah, masih terdapat 1.570 bidang yang tidak bersertifikat.

Ketua Panitia Kerja (Panja) LHP BPK DPRD Sampang, Alan Kaisan, mengatakan, bahwa banyaknya bidang tanah yang belum bersertifikat tersebut sudah menjadi problematika klasik, bahkan telah menjadi temuan BPK sejak 2022.

“Sudah pernah dianggarkan Rp1,5 miliar untuk pembuatan sertifikat, dan itu hanya mencakup sekitar 30 bidang tanah yang berhasil disertifikat,” terangnya, Sabtu (29/6/2024).

Hal senada juga dikatakan oleh anggota Panja LHP BPK DPRD Sampang, Moh Iqbal Fathoni menegaskan, dengan temuan banyaknya bidang tanah aset Pemkab yang belum bersertifikat itu pihaknya berharap kepada Pj Bupati bersama OPD terkait terus berkoordinasi dan bersinergi dengan BPN untuk penerbitan sertifikat.

“Harapannya kepada Pj Bupati dan OPD terkait untuk terus berkoordinasi dengan BPN agar percepatan pembuatan sertifikat tanah aset Pemkab ini segera ditindaklanjuti,” imbuhnya.

Terpisah, Pj Bupati Sampang, Rudi Arifiyanto mengatakan, kalau ribuan bidang tanah aset daerah itu memang merupakan lahan yang harus dirapikan, tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Sebab, Pemkab harus berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat.

“Kita tetap koordinasi dengan BPN agar percepatan serta merapikan aset daerah ini segera tuntas,” pungkasnya. [sar/ian]