Jakarta, CNN Indonesia --

Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Wahyu Utomo mengungkapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan sekadar angka.

Pasalnya, APBN mencakup arah dan strategi pemerintah dalam merespons dinamika ekonomi. Setiap angka yang tercantum mengandung cerita, makna, dan komitmen pemerintah.

"Kalau kita bicara APBN sebetulnya APBN bukan hanya soal angka-angka. Di dalam APBN strategi, arah strategi untuk merespons dinamika perekonomian, menjawab tantangan, mendukung agenda pembangunan," ujar Wahyu di mini talkshow Bedah APBN 2024 di Beranda Kitchen, Jakarta Selatan, seperti dikutip DetikFinance, Rabu (20/9).

Menurut Wahyu, ada sejumlah hal penting dalam menyusun APBN. Salah satunya, konseptual framework yang menjadi desain arsitektur APBN. Konsep ini untuk menjawab bagaimana peran APBN merespons segala tantangan yang ada.

"APBN itu instrumen bukan tujuan makanya APBN instrumen untuk menstimulasi ekonomi, menjawab tantangan demografi, perubahan iklim, mendorong produktivitas, kapasitas produksi dan daya saing, tetapi juga mengawal agenda pembangunan agar lebih optimal," lanjutnya.

Selain itu, APBN juga berperan dalam mendukung pembangunan negara dan meredam ketidakpastian ekonomi.

"APBN juga instrumen mendistribusikan keadilan untuk mewujudkan kesejahteraan. APBN juga memainkan fungsi alokasi stabilisasi dan distribusi secara optimal," terangnya.

Karenanya, APBN harus sehat agar kebijakan fiskal efektif.

"Harus dimulai pengelolaan fiskal yang sehat terafiliasi, pendapatan yang optimal, pembiayaan, inovasi risiko terkendali jadi tidak hanya rencana jangka pendek dan rencan jangka menengah," terangnya.

Pada kesempatan sama, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan peran APBN dalam menghadapi gejolak ekonomi global. Misalnya, pelambatan ekonomi China,, kenaikan harga minyak mentah, hingga ancaman krisis pangan.

"Seandainya bicara terkait tren harga beras yang meningkat, harga beras internasional meningkat akibat ada faktor El-Nino dan sebagian negara membatasi, melarang ekspor karena pemenuhan domestik dulu, untuk menghadapi itu apa yang dilakukan APBN? Misalnya sebagian spending dialokasikan untuk perlindungan sosial," ujar Josua.

Melihat hal itu, Josua mengimbau alokasi untuk program yang tingkat urgensinya tidak terlalu penting bisa direlokasi.

"Ada alokasi tambahan (untuk perlinsos) dari spending lain, misalnya yang notabene tingkat urgensinya tidak terlalu penting, atau multiyears. Artinya projek-proyek yang panjang, artinya bisa dialokasikan untuk mitigasi risiko dampak kenaikan harga beras," ujar Josua.

(sfr/sfr)