Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi A DPRD Surabaya Imam Syafi’i mendesak Pemerintah kota (pemkot) Surabaya selama enam bulan sekali harus berkala melakukan pembaruan data. Hal ini agar program intervensi untuk para lansia di Kota Pahlawan dapat dirasakan secara menyeluruh oleh mereka.

Data Pemkot Surabaya mencatat 351.957 jiwa penduduk lanjut usia (lansia) di kota ini. Namun, program kesejahteraan yang digulirkan Pemkot belum menjangkau seluruh lansia yang membutuhkan.

“Pemkot harus rutin memperbarui data setiap enam bulan agar program intervensi tepat sasaran,” ujar Imam Syafii saat menemui lansia di Kedung Turi, Kedungdoro, Surabaya, Sabtu (29/6/2024).

Siti Maskiya (73) dan Nur Fajri (74), pasangan lansia di Kedungdoro, Surabaya, menjadi contoh kasus. Keduanya belum menerima bantuan, bahkan kerap bergantung pada uluran tangan tetangga.

“Dulu pernah dapat bantuan, tapi karena tidak mau dipasang stiker (tanda keluarga miskin), tidak dapat lagi,” keluh Maskiya saat ditemui Imam di rumahnya.

Imam juga menyoroti ketidakadilan dalam penyaluran bantuan. Dia mencontohkan kasus satu rumah dua KK lansia, tapi hanya satu yang dapat bantuan. Imam mendesak Pemkot memperbaiki mekanisme penyaluran bantuan. “Jika ada lebih dari satu KK lansia dalam satu rumah, semua harus dapat intervensi,” ujar politisi NasDem ini.

Imam juga menyarankan agar kenaikan anggaran Karang Werda disesuaikan dengan jumlah lansia di setiap kelurahan. Sehingga program Pemkot Surabaya bisa dirasakan seluruh lansia di kota pahlawan. “Semua lansia pemegang KTP Surabaya harus mendapat haknya,” kata dia.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan bahwa anggaran Karang Werda telah dinaikkan sejak Juni lalu untuk konsumsi dan kegiatan lansia. “Dengan lebih sering bertemu, harapannya para lansia lebih bahagia dan umurnya lebih panjang,” ujar Eri.

Namun, temuan di lapangan menunjukkan bahwa realisasi program Pemkot belum sejalan dengan harapan. Masih banyak lansia yang terlantar dan belum tersentuh bantuan. [kun]