Tuban (beritajatim.com) – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban menerima aduan terkait perselisihan tanah dengan yayasan abdi negara yang berencana membangun Gedung Instalasi Perawatan Intensif Terpadu (IPIT) di RSUD Dr Koesma Tuban.

Persoalan ini muncul ketika yayasan berusaha mengambil alih tanah yang telah dibangun oleh warga, namun menimbulkan pro kontra hingga DPRD Tuban harus bertindak sebagai penengah.

Anggota Komisi 1, Mokhamad Musa, menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti surat dari warga terkait perselisihan tanah dengan yayasan tersebut.

“Komisi 1 telah mendengar aspirasi warga dan yayasan. Namun hingga saat ini, pembahasan belum selesai,” ujar Mokhamad Musa.

Komisi 1 akan mempelajari berkas-berkas yang dimiliki oleh warga dan yayasan untuk mengkaji persoalan ini lebih lanjut.

Musa menegaskan komitmen Komisi 1 bersama pemerintah agar penyelesaian masalah tanah ini berjalan sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan memperhatikan kondisi warga.

“Kami ingin warga tidak mengalami tekanan berlebihan. Oleh karena itu, kami meminta pemerintah daerah, terutama yayasan, untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan pendekatan yang manusiawi,” kata Musa.

Ia juga menyoroti keberadaan lansia yang hidup sebatang kara dan tidak memiliki keluarga sebagai pertimbangan dalam penyelesaian.

“Apakah ini akan dicover atau bagaimana, yang pasti kami akan mengundang pihak terkait, termasuk yayasan dan RSUD, untuk menemukan solusi bagi warga yang terdampak,” tambah Musa.

Seorang warga yang enggan disebutkan namanya, berinisial EM, hanya berharap agar permasalahan ini dapat diselesaikan sebelum warga setuju untuk digusur.

“Benar, belum ada kejelasan, tapi langsung digusur,” ungkapnya. [ayu/ted]