Pemerintah terus berupaya memulihkan layanan publik yang terdampak usai Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 diserang ransomware. Ditargetkan, layanan publik dapat kembali normal pada Juli 2024.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto setelah memimpin rapat tingkat menteri yang dihadiri Menkominfo Budi Arie Setiadi, Kepala BSSN Hinsa Siburian, dan Menteri BUMN Erick Thohir.

"Membahas terkait tindak lanjut perintah bapak Presiden agar seluruh layanan publik dapat kembali normal pada bulan Juli tahun 2024," ujar Hadi dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (1/7/2024).

Diberitakan sebelumnya, PDNS 2 di Surabaya, Jawa Timur, diserang ransomware terbaru bernama Brain Cipher. Adapun, data pemerintahan yang tersimpan di pusat data tersebut terkunci dan hacker meminta tebusan sebesar USD 8 juta atau setara Rp 131 miliar jika ingin membukanya.

Akibat PDNS 2 tumbang berhari-har itu berdampak pada layanan publik mendadak tersendat, salah satunya seperti layanan keimigrasian.

Dalam rapat tersebut juga disepakati agar ke depannya kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memiliki cadangan data atau backup data yang disimpan di PDNS.

"Setiap tenant atau kementerian juga harus memiliki backup. Ini mandatory, tidak optional lagi," kata Hadi.

Lebih lanjut, Hadi mengatakan, dengan adanya cadangan data itu akan membuat instansi pemerintah tetap memiliki data meski ada gangguan terhadap PDNS.

"Sehingga secara operasional pusat data nasional sementara berjalan, (kemudian) ada gangguan, masih ada backup, yaitu ada DRC (Disaster Recovery Center-red) atau hot site yang ada di Batam dan bisa auto gate interaktif servis dan setiap pemilik data center juga memiliki backup sehingga paling tidak tiga sampai empat lapis backup tersebut," tuturnya.