FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat bidang ekonomi energi dari ReforMiner Institute, Dr. Komaidi Notonegoro, menilai bahwa penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) merupakan opsi yang cukup logis di tengah keterbatasan fiskal serta dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Hal ini disampaikan dalam catatan kajian ReforMiner Institute di Jakarta, Jumat (28/6).

Komaidi menjelaskan bahwa kebijakan harga yang kurang proporsional dan terbatasnya anggaran subsidi berpotensi menimbulkan risiko ekonomi dan sosial yang besar akibat terganggunya keberlanjutan pasokan BBM di dalam negeri.

"Pelemahan nilai tukar rupiah telah berdampak terhadap keseimbangan fiskal karena mempengaruhi pos pendapatan dan belanja di APBN. Pelemahan rupiah juga memberikan dampak langsung terhadap harga energi di Indonesia," ujarnya, dikutip dari ANTARA.

Pelemahan nilai tukar rupiah, menurut Komaidi, berpotensi memberikan dampak negatif terhadap kondisi fiskal Indonesia. Untuk APBN 2024, setiap pelemahan rupiah sebesar Rp100 per dolar AS berpotensi meningkatkan pendapatan negara sekitar Rp4 triliun, tetapi juga meningkatkan belanja negara sekitar Rp10,2 triliun, sehingga meningkatkan defisit APBN sekitar Rp6,2 triliun.

Selain pelemahan rupiah, peningkatan harga minyak (ICP) juga memberikan dampak negatif terhadap kondisi fiskal Indonesia. Setiap peningkatan harga minyak sebesar 1 dolar AS per barel berpotensi meningkatkan pendapatan negara sekitar Rp3,6 triliun, tetapi juga meningkatkan belanja negara sekitar Rp10,1 triliun, yang berarti peningkatan defisit APBN 2024 sekitar Rp6,5 triliun.