Jakarta (beritajatim.com) – DPR geram atas keteledoran Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang tak memiliki cadangan data (back up) untuk Pusat Data Nasional (PDN).

Hal ini terungkap dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menkominfo dan Kepala BSSN, Kamis (27/6/2024).

Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, menilai kelalaian ini bukan masalah tata kelola, melainkan kebodohan. “Ini masalah kebodohan, punya data nasional tidak ada satu pun back up,” tegasnya.

Meutya heran, Kemenkominfo yang memiliki dua Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Surabaya dan Serpong, serta satu Pusat Data Nasional (PDN) di Batam, tak memiliki cadangan data yang memadai.

Serangan siber yang terjadi di PDNS 2 Surabaya, seharusnya bisa diatasi dengan mudah jika data di-back up ke PDN Batam.

“Ini kan kita enggak itung Batam backup kan karena cuma dua persen (data yang di-back up) kan, ya berarti itu bukan tata kelola, (pembobolan) data itu kebodohan saja sih, Pak,” kritiknya.

Sebelumnya, Kepala BSSN Hinsa Siburian mengakui kekurangan dalam tata kelola ketahanan siber, termasuk tidak adanya cadangan data PDN.

Namun, Meutya menegaskan, hal ini bukan masalah tata kelola, melainkan karena memang tidak ada pengelolaan data yang benar.

“Ini kan kita enggak itung Batam backup kan karena cuma dua persen (data yang di-back up) kan, ya berarti itu bukan tata kelola, (pembobolan) data itu kebodohan saja sih, Pak,” tegasnya kembali.

Kejadian ini menjadi tamparan keras bagi Kemenkominfo dan BSSN dalam menjaga keamanan data negara. DPR meminta agar keteledoran ini tidak terulang kembali dan segera dilakukan langkah-langkah konkrit untuk meningkatkan keamanan siber nasional.

Gangguan Ransomware PDNS Surabaya

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, mengungkapkan bahwa serangan ini diawali dengan identifikasi gangguan di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya.

“Jadi identifikasi gangguan, yang pertama terjadi gangguan PDNS 2 di Surabaya berupa serangan siber dalam bentuk ransomware bernama brain cipher ransomware,” jelas Budi dalam rapat kerja di DPR RI, Kamis (27/6).

Sebelumnya, Budi mengakui bahwa para peretas yang melancarkan serangan ini meminta tebusan dengan jumlah yang tidak sedikit, yaitu 8 juta dolar AS. “Iya menurut tim [minta] 8 juta dolar,” kata Budi kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/6).

Lebih lanjut, Budi menjelaskan bahwa serangan ini menggunakan virus Lockbit 3.0.2.

Serangan ransomware ini berdampak pada berbagai layanan publik, termasuk layanan keimigrasian di bandara. Saat ini, pemerintah masih terus berupaya memulihkan PDN dan layanan-layanan yang terdampak. (ted)