Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengkaji menggunakan pasal perintangan penyidikan alias Obstruction Of Justice (OOJ) pada kasus perburuan Harun Masiku.

Hal itu menanggapi sejumlah pihak yang mendorong KPK menerapkan pasal tersebut.

Pasal OOJ tersebut berkaitan dengan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto dan stafnya Kusnadi yang menjadi saksi dalam kasus Harun Masiku.

Hasto dan stafnya melayangkan protes keras karena ponselnya disita penyidik saat diperiksa menjadi saksi.

"Terkait dengan HM (Harun Masiku) dan HK (Hasto Kristiyanto) di perkaranya HM, perlawanan dari HK dan S (Kusnadi, staf Hasto) apakah akan dikenakan pasal perintangan, pasal 21, ya nanti kita masih kaji seperti apa," ungkap Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu kepada wartawan, Rabu (26/6).

Selain ponsel milik keduanya. Ada juga catatan milik Hasto yang berisikan kegiatan partai bahkan soal pemenangan di Pilpres 2024 lalu yang ikut disita KPK.