Muncul petisi online desakan Budi Arie Setiadi mundur dari jabatan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) seiring Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 terkena ransomware dan penanganannya yang sampai berhari-hari.

Sampai saat ini, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Cyber Crime Polri, hingga pihak terkait lainnya terus menangani serangan siber ransomware terbaru bernama Brain Cipher.

Sebab, data-data instansi pemerintah, baik yang ada di pusat maupun daerah, terenkripsi oleh hacker hingga berdampak pada 282 tenant PDNS 2. Adapun layanan publik paling terdampak adalah keimigrasian.

Persoalan ini menjadi sorotan publik hingga muncul petisi online 'Kartu Merahkan Budi Arie' di Change.org yang berisikan desakan agar Budi mundur dari jabatan sebagai Menkominfo. Petisi tersebut diinisiasi oleh SAFEnet yang terpantau pada Jumat pagi (28/6/2024) sudah ada 5.850 dari target 7.500 tandatangan dan diperkirakan masih akan bertambah.

"Padahal, serangan ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Sebelumnya, serangan siber dan kebocoran data pribadi juga terjadi pada sejumlah lembaga pemerintah, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dan lainnya. Data pribadi pemilih yang ditawarkan melalui forum jual beli data itu mencakup nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor induk kependudukan (NIK), dan alamat lengkap," ungkap SAFEnet dalam penjelasan petisi online tersebut.

Menurut pemantauan SAFEnet, selama dua tahun terakhir terjadi kebocoran data pribadi setidaknya 113 kali, yaitu 36 kali pada 2022 dan 77 kali pada 2023. Jumlah itu jauh lebih sedikit dibandingkan temuan lembaga keamanan siber Surfshak yang menemukan lebih dari 143 juta akun di Indonesia menjadi korban kebocoran data hanya sepanjang tahun 2023. Jumlah tersebut membuat Indonesia berada di urutan ke-13 secara global sebagai negara yang paling banyak mengalami kebocoran data.

Sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan data dan informasi, termasuk keamanannya, sudah seharusnya Kominfo juga bertanggung jawab terhadap serangan ransomware pada PDNS saat ini.

"Untuk itu, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi harus mundur sebagai pertanggungjawaban dan meminta maaf secara terbuka terhadap situasi ini," ungkap SAFEnet.

Terkait ada petisi online desakan mundur sebagai Menkominfo, Budi Arie meresponnya ditemui usai Rapa Kerja bersama Komisi I DPR dengan Menkominfo dan BSSN terkait penanganan PDNS 2 yang diserang ransomware.

"No comment," ujar Budi.

"Kalau itu hak masyarakat. Yang pasti hasil rapat Komisi I, kita tidak ada indikasi dan belum ada bukti terjadi kebocoran data," katanya menambahkan.