Surabaya (beritajatim.com) – Dinas Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-PPKB) Kota Surabaya merencanakan pembangunan shelter khusus untuk perempuan korban kekerasan.

Kepala DP3A-PPKB Kota Surabaya, Ida Widayanti, menjelaskan bahwa shelter ini nantinya akan menampung laporan kekerasan terhadap perempuan di Surabaya dan berfungsi sebagai tempat pemulihan fisik serta rehabilitasi psikologi bagi para korban.

“Tempat perlindungan (shelter) ini sebagai wujud perlindungan kita (Pemkot) kepada para perempuan yang menjadi korban kekerasan. Kami fasilitasi kesembuhannya dan rehabilitasi psikologi,” kata Ida, Jumat (28/06/2024).

Shelter ini akan berlokasi di Semolowaru, Surabaya, dan akan beroperasi selama 24 jam dengan keamanan yang ketat. “Para saksi maupun korban bisa melapor kapan pun. Lokasinya ada di Semolowaru, berkapasitas 5-7 orang, di sana ada pendampingan dari konselor dan juga dilengkapi petugas keamanan,” jelas Ida.

Ida juga memaparkan data kasus kekerasan terhadap perempuan yang tercatat oleh DP3A-PPKB Surabaya pada tahun 2023 dan periode Januari hingga Mei 2024. Pada tahun 2023, ada 82 laporan kasus yang terdiri dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan non-KDRT.

“Kategori kekerasan perempuan KDRT ini paling mendominasi dengan 63 laporan. Kekerasan fisik 28 laporan, penelantaran ekonomi 13 laporan, kekerasan psikis 21 laporan, dan kekerasan seksual 1 laporan,” rinci Ida.

Sedangkan untuk kategori non-KDRT, pada tahun 2023 tercatat 19 laporan yang terdiri dari kekerasan fisik 9 laporan, penelantaran ekonomi 1 laporan, kekerasan psikis 3 laporan, dan kekerasan seksual 6 laporan.

Pada periode Januari hingga Mei 2024, terdapat 30 laporan kasus kekerasan terhadap perempuan. Rinciannya, KDRT dengan kategori fisik 8 laporan, kekerasan berbasis gender online (KBGO) 1 laporan, penelantaran ekonomi 3 laporan, kekerasan psikis 10 laporan. Untuk kategori non-KDRT, ada kekerasan fisik 2 laporan, KBGO 1 laporan, kekerasan psikis 3 laporan, dan kekerasan seksual 2 laporan.

Ida berharap dengan didirikannya shelter ini, dapat menekan serta mengantisipasi kekerasan terhadap perempuan di Surabaya. Dalam upayanya, DP3A-PPKB menggandeng LSM, perangkat RW, dan masyarakat sipil.

“Untuk mengantisipasi, kami telah membentuk Satgas. Di setiap kecamatan, kami punya 10 orang, dan di setiap kelurahan ada 4 Satgas perlindungan perempuan serta anak. Bagaimanapun kampung harus melakukan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak. Misal ada kejadian kekerasan, maka warga masyarakat langsung sigap dan peduli,” tutup Ida. [ram/ian]