Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diminta untuk melakukan audit tata kelola Pusat Data Nasional (PDN). Hal itu terungkap setelah rapat bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait serangan siber ransomware, Jumat (28/6/2024).

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan pihaknya akan segera menjalankan instruksi tersebut.

Ia mengungkapkan bahwa audit tata kelola (PDN ini merupakan yang pertama kali setelah serangan siber pada 17 Juni 2024.

“Nanti kita akan mengaudit, disuruh audit tata kelola PDN. Ya belum tahu (titik permasalahan), kan belum diaudit. Baru ini mau diaudit,” ujar Ateh.

Ia juga belum bisa menyebutkan jumlah pasti instansi yang akan diaudit dan seberapa besar dampak dari serangan siber tersebut.

“Ya enggak tahu (jumlahnya), kan yang tahu Kemenkominfo. Ya, tadi disuruh perbaiki. Aku enggak tahu dampaknya, kan belum diaudit. Kita kalau belum diaudit enggak mau ngomong-ngomong dulu," lanjut Ateh.

Terkait instruksi Presiden Jokowi itu, Ateh tidak menyebutkan secara detail kapan waktu pelaksanaan audit tersebut. Kendati demikian, ia berkomitmen agar proses audit dapat diselesaikan secepat mungkin.

"Secepatnya, the sooner the better," pungkasnya.