Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Azwar Anas menyatakan pemerintah sedang memproses pembuatan sebuah unit pelaksana teknis untuk mengelola Pusat Data Nasional. Selama ini Pusat Data Nasional menjadi tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Nantinya, unit pelaksana teknis ini bakal berdiri sendiri menjadi pengelola tunggal Pusat Data Nasional. Hal ini diungkapkan Azwar Anas saat melakukan rapat internal soal Pusat Data Nasional di Istana Kepresidenan.

"KemenPAN sedang memproses pembuat unit pelaksanaan teknis terkait pengelolaan PDN," beber Azwar Anas usai melakukan rapat yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut, Jumat (28/6/2024).

Dalam rapat, Azwar Anas memaparkan selama ini sudah banyak negara yang memiliki lembaga sendiri sebagai Pengelola Pusat Data. Menurutnya, Indonesia harus mencontoh hal itu.

"Saya tadi menyampaikan benchmark di berbagai negara, bagaimana tata kelola pengelolaan Pusat Data Nasional kita, kita ada di Kanada, India, dan berbagai negara. Ternyata ada unit khusus yang secara tata kelola kelembagaan mengurus ini," papar Azwar Anas.

Azwar Anas yakin dengan adanya lembaga khusus yang mengelola Pusat Data Nasional, maka bisa menguatkan penyimpanan dan pengelolaan data di Indonesia.

"Kita lebih bagaimana tata kelola pusat data ini agar ke depan bisa lebih kuat, sebagaimana di berbagai negara. Oleh karena itu, unit pasal teknisnya sedang kita proses," ujar Azwar Anas.

Seperti diketahui, sejak minggu lalu, Pusat Data Nasional terkena gangguan akibat serangan siber ransomware. Peretas membekukan data-data yang ada dan tak bisa diakses. Pemerintah mengungkapkan peretas minta tebusan Rp 131 miliar agar data bisa dipulihkan.

Serangan ke PDN ini diketahui usai ada gangguan di sistem keimigrasian. Ditjen Imigrasi menyampaikan serangan ke PDN mengakibatkan layanan keimigrasian terganggu pada Kamis 20 Juni yang lalu.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengungkapkan sebanyak 210 data instansi pemerintah terdampak serangan peretas. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan instansi pemerintah yang diserang termasuk pemerintah di daerah.

"Dari data yang terdampak ada 210 instansi, baik itu di pusat maupun daerah. Tadi, (Ditjen) Imigrasi berhasil melakukan relokasi dan menyalakan layanannya. Kemudian, LKPP sudah on, Kemenko Marves juga ada perizinan sudah on, dan (Pemerintah) Kota Kediri sudah on, dan yang lainnya lagi dalam proses. Jadi, kita memigrasi data-datanya," ujar Semuel di Gedung Kementerian Kominfo.