Sentimen
Positif (49%)
28 Jun 2024 : 17.00
Informasi Tambahan

BUMN: PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Kab/Kota: Surabaya, Kediri

Kasus: serangan siber

Tokoh Terkait

Dampak PDNS 2 Kolaps, Menkominfo Akan Wajibkan Backup Data

28 Jun 2024 : 17.00 Views 2

Detik.com Detik.com Jenis Media: Tekno

Jakarta -

Pemerintah jadi sorotan usai Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 tumbang berhari-hari, termasuk tidak adanya backup. Berkaca pada peristiwa tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi akan mewajibkan pengendali data untuk melakukan backup.

Berdasarkan status instansi pengguna yang terdampak serangan siber terhadap PDNS 2 itu sebanyak 238 tenant, terdiri dari 30 kementerian/lembaga, 15 provinsi, 148 kabupaten, dan 46 kota.

Sedangkan, instansi pengguna yang tidak terdampak karena data tersimpan di PDNS 2, di antaranya 21 kementerian/lembaga, 1 provinsi, 18 kabupaten, dan 3 kota. Total ada 43 tenant yang dipastikan aman karena tersimpan data backup.

Sementara itu, ada lima layanan publik yang diklaim sudah normal, yakni layanan perizinan event (Kemenko Marves), layanan keimigrasian (Kemenkumham), layanan sikap (LKPP), sihalal (Kemenag), dan ASN Digital (Kota Kediri).

"Hanya 2% yang ter-backup dari data yang dikunci ransomware di PDNS 2 Surabaya. Makanya itu tidak dikatakan DRC (Disaster Recovery Center-red) hanya penyimpanan data," ujar Kepala BSSN Hinsa Siburian di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/6/2024).

Hinsa mengungkapkan lambatnya penanganan pemulihan pasca serangan siber karena ketiadaan backup data. Sebagai informasi, ransomware Brain Cipher yang menjangkit PDNS 2 membuat data instansi pemerintah terkunci oleh hacker.

"Secara umum yang kami lihat, benar (negara lain cepat pemulihan) mungkin mereka punya DRC atau backup tersedia jadi cepat. Kalau kita ini tidak ada backup, itu sebenarnya yang fatal kami lihat data center ini, dia tidak bisa langsung karena data yang di Batam tidak persis sama dengan Surabaya," tuturnya.

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mempertanyakan tidak adanya backup data ketika terjadi serangan siber seperti pada kasus tumbangnya PDNS 2.

"Kalau nggak ada backup itu bukan tata kelola. Ini kan kita nggak hitung (PDNS) Batam backup karena 2%, itu bukan tata kelola tapi kebodohan saja. Punya data nasional kemudian dipadukan seluruh kementerian, untuk ada beberapa kementerian belum gabung, malah itu yang selamat," kritik Meutya.

Terkait backup data, Menkominfo mengklarifikasi bahwa pada dasarnya Kominfo, Telkom, dan Lintasarta menyediakan fasilitas backup data di PDNS. Hanya saja, opsi backup itu dikembalikan lagi kepada tenant.

"Perlu kami tegaskan kami memiliki fasilitas backup data di PDNS, baik itu Telkom maupun Lintasarta. Jumlah Virtual Machine (VM) yang ter-backup di Surabaya, yaitu 1.630 VM itu 28,5% dari total kapasita 5.709 VM," jelasnya.

"Kenapa hanya sedikit yang melakukan backup data kementerian, lembaga, daerah? pada intinya kami sediakan fasilitasnya. Jadi, fasilitas backup datanya, PDNS 1 dan 2 menyediakan dan kami terus mendorong para tenant untuk backup," sambungnya.

Budi Arie memaparkan tindak lanjut pemerintah, dari jangka pendek dan jangka menengah, mengatasi persoalan PDNS 2 yang tumbang sejak Kamis (20/6/2024).

Untuk jangka pendek. Langkah pertama, melakukan forensik dan assessment dengan terus berupaya melakukan decrypt dan penguatan (hardening) di seluruh ekosistem, paling tidak di Surabaya, Serpong, dan Batam.

Langkah kedua, mengeluarkan Keputusan Menteri Kominfo untuk mewajibkan kementerian, lembaga, daerah backup data.

"Saya sudah lihat kalau optional ini tidak benar, harus mandatory backup itu sehingga dalam waktu singkat saya akan membuat aturan semua kementerian, lembaga, daerah di manapun dalam urusan data ini harus mandatory ia punya backup," tutur Budi Arie.

Dan yang ketiga, meminta seluruh vendor untul memperbarui teknologi keamanan siber terbaru dan termutakhir.

Untuk jangka panjang. Menkominfo menyebutkan setelah hasil forensik dan assessment dirilis, maka bisa dilakukan penyusunan arsitektur ekosistem PDN yang memiliki tingkat keamanan siber berkelanjutan dan permanen.

"Kesimpulan akhir, pemerintah sedang menyusun dan melakukan langkah-langkah strategis yang cepat, komprehensif, dan terpadu di level nasional untuk melakukan pemulihan dan perbaikan sistem secara menyeluruh, lintas kementerian/lembaga/daerah," pungkas Budi.

Simak Video "Pusat Data Nasional Tumbang, BSSN Soroti SDM hingga Cyber Security"
[Gambas:Video 20detik]
(agt/fyk)

Sentimen: positif (49.6%)