Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terkait penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) ikut disorot usai Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya terkena serangan siber modus ransomware.

Masalah ini mengemuka saat Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menanyakan informasi terkait permintaan backup data penerima beasiswa Kemendikbud dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, di Jakarta, Kamis (27/6).

Rapat tersebut digelar setelah PDNS 2 di Surabaya mengalami gangguan berhari-hari dan berimbas kepada sejumlah layanan publik terganggu.

"Apakah betul pernah ada permintaan backup dari Kemendikbud untuk data-data KIP atau beasiswa anak sekolah? Karena rupanya kalau ada backup ini kuasa anggarannya dari Kominfo," tanya Meutya.

"Jadi mereka harus minta izin dari Kominfo terlebih dulu. Akan mudah kroscek kalo memang ini tidak benar atau tidak, karena tinggal kita tanya ke pemerintah lainnya. Data penerima beasiswa KIP luar biasa itu, jutaan," lanjut dia.

Semuel Abrijani Pangerapan, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, mengakui ada permintaan dari Kemendikbud soal backup data tersebut.

"Ada enam kali permintaan [backup data] dari Desember tahun lalu dan semuanya dipenuhi," jawab Semuel.

"Jadi ini ter-cover? Data beasiswa kita bisa dikembalikan?" tanya Meutya lagi.

I Wayan Sukerta, Direktur Delivery & Operation Telkom sigma yang merupakan pengelolan PDNS2, menjawab saat ini data dari Kemendikbud sudah dalam proses restore atau pemulihan. Menurutnya seluruh data tersebut juga berhasil di-backup.

"Kalau kita lihat Kemendikbud memang dalam proses restore yang kita lakukan itu datanya ada, saat ini masuk dalam proses restore," jawab Wayan yang ikut hadir dalam rapat tersebut.

Wayan mengatakan setelah proses restore rampung, pihaknya juga akan mengecek lagi apakah data-data tersebut terinfeksi virus atau tidak. Menurutnya hal ini merupakan prosedur keamanan.

"Dari data yang di-restore itu kami lakukan prosedur mengecek apakah data ini terinfeksi atau tidak, kalau nanti ternyata terinfeksi kami lakukan proses berikutnya untuk melakukan penguatan prosedur sekuriti, sehingga saat dinaikkan kembali nanti aman," ujarnya.

Kemendikbud, dalam sebuah unggahan di Instagram menyebut ada 47 domain layanan online mereka yang terdampak gangguan PDN. Di antaranya adalah SPSE, Beasiswa Pendidikan, KIP Kuliah.

Sebelumnya, PDNS diretas sejak 20 Juni dengan memanfaatkan ransomware brain cipher.

[Gambas:Instagram]

BSSN menyebut pintu pembobolannya dari upaya penonaktifan Windows Defender. Hacker juga meminta tebusan US$8 juta atau setara Rp131 miliar.

Korban peretasan adalah 282 kementerian lembaga dan pemerintah daerah pengguna PDNS 2. Sebanyak 44 di antaranya dalam proses pemulihan segera karena punya backup. Sementara, 238 instansi lainnya masih dalam proses pemantauan.

[Gambas:Video CNN]