Liputan6.com, Jakarta - Kasus Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang terkena ransomware Brain Cipher masih belum pulih total, dan masih secara bertahap pulih.

Pemerintah lewat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), hingga berbagai pihak terkait pun masih berjibaku untuk menangani serangan siber ini.

Alhasil, data-data instasi pemerintah di pusat hingga daerah (ada sekitar 282 tenant) pun terenkripsi oleh ransomware milik hacker.

Tak butuh waktu lama serangan siber ini menjadi sorotan masyarakat di Indonesia, yang mana banyak beranggapan Kemkominfo hingga BSSN dinilai tidak kompeten untuk menjaga keamanan data penduduk.

Berbagai komentar warganet pun terlihat membanjiri lini masa media sosial populer, seperti X. Berbagai cibiran dan kritik pedas pun dilayangkan oleh pengguna medsos milik Elon Musk tersebut.

Tak hanya itu, saat ini sudah mencul sebuah petisi online "Kartu Merahkan Budi Arie" di Change.org yang digagas oleh SAFEnet.

Dalam petisi online tersebut, tertulis desakan agar Budi Arie mundur dari jabatannya sebagai Menteri Kominfo sekarang ini.

Pantauan tim Liputan6.com, Jumat (28/6/2024), saat ini sudah ada 7.420 dari target 7.500 tandatangan. Diperkirakan, angka ini akan terus bertambah dengan berjalannya waktu.

"Padahal, serangan ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Sebelumnya, serangan siber dan kebocoran data pribadi juga terjadi pada sejumlah lembaga pemerintah, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dan lainnya," tulis SAFEnet dalam petisinya.

Menurut pemantauan SAFEnet, selama dua tahun terakhir terjadi kebocoran data pribadi setidaknya 113 kali, yaitu 36 kali pada 2022 dan 77 kali pada 2023.

"Jumlah itu jauh lebih sedikit dibandingkan temuan lembaga keamanan siber Surfshak yang menemukan lebih dari 143 juta akun di Indonesia menjadi korban kebocoran data hanya sepanjang tahun 2023," jelas SAFEnet.