Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan program bantuan pangan pemerintah atau bansos beras akan berlanjut hingga bulan Desember 2024. Anggaran yang dibutuhkan untuk penyaluran bansos beras periode Agustus-Desember itu mencapai Rp 9 triliun.

Pemerintahan Presiden Jokowi akan berakhir pada bulan Oktober 2024. Artinya, bantuan pangan itu akan berlanjut di masa presiden terpilih Prabowo Subianto, melintasi dua masa kepemimpinan. Lalu, apakah APBN akan tetap aman?

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan, anggaran tersebut dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 dan sudah diperhitungkan.

"Ini adalah tambahan-tambahan belanja yang terus kita kelola, dari APBN yang ada. Jadi kita mengelolanya tetap menggunakan APBN 2024," kata Isa, dalam Konferensi Pers APBN Kita Edisi Mei 2024, dikutip dari siaran Youtube Kementerian Keuangan, Kamis (27/6/2024).

Kementerian Keuangan sendiri telah menyiapkan skema dalam pengelolaan keuangannya agar bansos beras tersebut bisa direalisasikan tanpa membebani APBN. Salah satunya, dengan pergeseran sejumlah cadangan pendanaan ke fungsi kestabilan pangan.

"Ada beberapa nanti pergeseran dari cadangan yang sudah kita siapkan untuk belanja di fungsi kestabilan pangan, dan sebagainya. Dan itu sejauh ini sudah diperhitungkan oleh APBN 2024," ujarnya.

Namun demikian, kondisi ekonomi nasional dan global saat ini tengah dilanda ketidakpastian, didorong oleh eskalasi konflik yang mengalami kenaikan dari bulan ke bulan. Selain itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga tengah mengalami pelemahan, bahkan sempat hampir menembus Rp 16.500.

"Mudah-mudahan tidak ada keadaan atau kondisi yang lebih buruk yang kemudian mengharuskan kita melakukan intervensi yang lain. Sejauh ini masih dapat dilakukan sesuai dengan APBN 2024," kata dia.

Bantuan pangan pemerintah alias bansos beras ini merupakan program pemberian 10 kilogram (kg) beras kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) per bulannya. Sebelumnya program itu hanya berlangsung sampai Juni 2024.

Dalam kunjungannya ke Komplek Pergudangan Bukit Tunggal, Palangkaraya, Jokowi pun Kembali menyinggung perpanjangan bansos beras hingga Desember 2024. Di agenda tersebut, ia mengecek ketersediaan stok beras sekaligus menyerahkan bantuan cadangan pangan pemerintah.

"Bagaimana mau terus? Kemarin kita hitung jadi nanti akan dilanjutkan yaitu masuk ke Agustus, masuk lagi ke Oktober, masuk lagi ke Desember, ya? Kita syukuri dong, karena hitung-hitungan di APBN bisa seperti itu," kata Jokowi, ditulis Kamis (27/6/2024).

Di samping itu, Jokowi juga memastikan bahwa beras yang diterima keluarga penerima manfaat merupakan beras berkualitas premium. Hal ini tidak seperti di waktu yang lalu-lalu, di mana beras bantuan pemerintah dikenal punya kualitas kurang bagus seperti berwarna kekuningan dan kehitaman.

Di kesempatan berbeda, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi pernah mengatakan hal serupa. Ia juga menyebut, anggaran yang disiapkan untuk perpanjangan bansos beras itu sekitar Rp 9 triliun.

"Bantuan pangan (beras 10 kg) ini diputus dalam rapat internal sama Pak Presiden, (dilanjutkan) bulan delapan, 10 dan 12. (Anggarannya) sekitar Rp 9 triliun," kata Arief, dikutip dari Antara, Sabtu (8/6/2024).

Keputusan dilanjutkannya bantuan pangan beras 10 kilogram untuk tahap tiga sudah ditetapkan Presiden Jokowi dan melihat dari kemampuan APBN.

"Tahun lalu kan juga nggak full 12 bulan, tahun ini (dilanjutkan tahap tiga untuk bulan) 8, 10, dan 12 karena Pak Presiden kan selalu menyampaikan dalam beberapa kesempatan akan melihat postur APBN juga," terang Arief.

"Kalau APBN-nya, Ibu Sri Mulyani (Menteri Keuangan) menyampaikan kita akan lakukan tiga bulan, maka tiga bulan berarti bulan 8, 10, dan 12. Karena kita lihat juga fiskal, jangan hanya untuk pemenuhan bantuan pangan, tapi kegiatan yang lain yang penting juga jangan sampai tertinggal, itu keputusannya dalam rapat kabinet," jelas Arief.