Tak hanya X/Twitter, Telegram juga dipastikan tidak akan diblokir Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Kedua platform digital tersebut sebelumnya terancam ditutup aksesnya.

X yang memperbolehkan konten pornografi jadi sorotan Kominfo, mengingat visual esek-esek tidak bisa ditonton secara bebas di Indonesia. Namun, kini X mematuhi aturan dengan menempelkan label dan tidak terlihat dengan jelas konten tersebut.

Sementara itu, Telegram tersandung persoalan judi online karena platform ini sering dimanfaatkan untuk permainan haram yang sedang diburu oleh pemerintah.

Sebelumnya, Kominfo sempat memberikan waktu seminggu kepada Telegram untuk merespons surat peringatan yang diberikan atau terancam diblokir.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, mengatakan Telegram telah merespon surat dari Kominfo.

"Telegram sudah respon kita, minta channel-channel itu ditutup kan. Sudah kemarin," ujar Semuel ditemui awak media di acara Startup Studio Indonesia x IBM di Jakarta, Kamis (27/6/2024).

Jika Telegram terus membiarkan platformnya menjadi sarang judi online, Kominfo akan menutup aplikasi tersebut. Jika Kominfo sudah mengirimkan tiga surat peringatan kepada Telegram tanpa mendapat respons, platform tersebut akan diblokir.

Telegram pernah diblokir Kominfo pada 2017. Telegram yang hadir sebagai pesaing WhatsApp, mendadak jadi sorotan pemerintah karena layanan tersebut dipakai untuk menyebarkan konten radikalisme, terorisme, hingga paham kebencian.

Hal itu yang mendasari Kominfo untuk memblokir Telegram saat itu. Penutupan akses kepada pengguna itu berdasarkan rekomendasi dari Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT).

CEO Telegram Pavel Durov bahkan sampai harus bertandang ke Indonesia untuk membahas pemblokiran Kominfo terhadap layanannya hampir satu bulan lamanya. Pada akhirnya, Telegram dinormalisasi usai disepakati mengikuti aturan yang berlaku.

Solusi yang ditawarkan adalah Telegram berjanji akan sigap mematikan saluran yang berisikan propaganda terorisme atau kejahatan anak.