Pemerintah memberikan restu kepada ormas keagamaan untuk mengelola tambang. Hingga saat ini, baru Nahdlatul Ulama (NU) yang terang-terangan menerima penawaran pemerintah mengelola tambang.

Namun, keputusan NU untuk menerima tawaran pemerintah itu membuatnya di-bully habis-habisan.

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ulil Abshar Abdalla mengatakan, pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan mendapat perlawanan dari sejumlah kalangan. Namun, perlawanan itu bukan karena soal keadilan. Dia juga tak mempermasalahkan hal tersebut karena bagian dari risiko.

"Resistensinya sebetulnya bukan soal keadilan seperti yang disebut Mas Eddy (Wakil Ketua Komisi VII). Kalau kita telaah percakapan di media sosial sekarang ini, PBNU menjadi bully-an luar biasa. Muhammadiyah enak sekarang, karena dia belum terima," ujarnya Diskusi Publik Fraksi PAN DPR RI 'Polemik Pemberian Izin Pengelolaan Tambang Untuk Ormas Keagamaan' di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2024).

"NU yang sudah terang-terang menerima sekarang di mana-mana, logonya di apa... diolahlah. Ya nggak apa-apa itu bagian dari risiko. Jer Basuki Mawa Bea kalau kata orang Jawa. Nggak ada sesuatu, kenikmatan diperoleh tanpa ada usaha keras," sambungnya.

Menurutnya, penolakan itu datang justru dari aspek lingkungan. Dia mengatakan, secara global saat ini ada kampanye yang digencarkan oleh berbagai lembaga internasional yakni terkait perubahan iklim (climate change).

Ulil menuturkan, batu bara menjadi bagian dari kampanye global. Dia bilang, batu bara saat ini dianggap barang kotor.

"Nah batu bara ini memang di dalam kampanye besar global, dalam isu climate change ini, ini memang barang kotor sekali. Batu bara itu dianggap najis, itu di dalam kampanye besar internasional," katanya.

Sementara, Muhammadiyah hingga saat ini belum mengambil keputusan apakah akan mengelola tambang atau tidak. Sikap Muhammadiyah akan mengikuti pendapat Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir.

Pengurus Muhammadiyah Ihsan Tanjung mengatakan, meski belum ada pernyataan yang gamblang, ketua umum dalam sejumlah pernyataan di publik menyatakan akan mempertimbangkan jika diminta mengelola tambang.

"Tapi kan sampai hari ini disampaikan belum disampaikan belum ada penawaran langsung ke Muhammadiyah dari pemerintah," katanya.

Dia juga mengatakan, dalam beberapa rapat juga disampaikan bahwa saat ini sedang dipelajari aspek sumber daya manusia, keuangan, hingga pembiayaan. Dia mengatakan, keputusan resmi terkait kepastian pengelolaan tambang akan disampaikan ketua umum.

Dia mengatakan, keputusan terkait hal tersebut sampai pemerintah memberikan penawaran resmi.

"Sampai pemerintah secara resmi menawarkan ke Muhammadiyah. Ini kan baru isu di media. Pemerintah akan memberikan NU dan Muhammadiyah. Tapi kan, yang menjawab kan NU karena mungkin ada pertemuan khusus antara NU dengan pihak pemerintah, tapi kan ke Muhammadiyah belum ada pertemuan secara khusus tentang ini," paparnya.

Dia mengatakan, pertemuan secara khusus antara pemerintah dan Muhammadiyah membahas tambang belum dilakukan. Kembali, saat ditanya apakah Muhammadiyah akan menerima tawaran pemerintah mengelola tambang, dia mengatakan kalau diberi tidak boleh menolak. Namun, dia mengatakan, semuanya menunggu keputusan ketua umum.

"Sepertinya kalau dikasih mungkin kita kan nggak boleh menolak ya. Kalau minta-minta Muhammadiyah nggak mau karena kita Muhammadiyah cukup besar kalau minta-minta kesannya seperti nggak punya kemampuan kan. Kalau dikasih akan dipertimbangkan, ya nanti kita tunggu dari ketua umum Muhammadiyah ya," katanya.