FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Politikus senior Akbar Faizal menyoroti struktur kabinet pemerintahan Prabowo Subianto yang dianggap terlalu gemuk.

"Korupsi itu sangat takut pada pemerintahan yang ramping dan efektif," ujar Akbar dalam keterangannya di aplikasi X @akbarfaizal68 (21/10/2024).

Dikatakan Akbar, kabinet yang besar justru membuka peluang lebih besar untuk praktik korupsi.

"Semakin banyak pintu, semakin terbuka peluang untuk mengakalinya," cetusnya.

Akbar menilai bahwa pemerintahan di negara-negara kuat cenderung memiliki struktur yang ramping. Ini karena birokrasi yang efisien lebih sulit dimanipulasi.

"Itu salah satu alasan pemerintahan di negara kuat selalu ramping," Akbar menuturkan.

Ia juga menekankan perlunya tindakan nyata dan terukur saat ini, alih-alih sekadar retorika.

"Sesekali kita butuh pidato heroik. Namun tetap saja akan berakhir pada penerjemahan," tandasnya.

Menurut Akbar, saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk melakukan eksperimen, mengingat urgensi perbaikan yang diharapkan dari pemerintahan baru.

"Sayangnya, kita butuh tindakan terukur saat ini juga. Bukan uji coba," kuncinya.

Sebelumnya diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto resmi melantik 48 menteri dalam susunan Kabinet Merah Putih periode 2024–2029 serta lima pejabat setingkat menteri di Istana Negara, Jakarta, Senin.

Pelantikan jajaran menteri berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode 2024–2029.

"Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan dan menetapkan dan seterusnya. Kesatu, dan seterusnya, kedua mengangkat sebagai menteri negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024–2029," kata Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretaris Negara Ninik Purwanti di Istana Negara, Jakarta, Senin.

Proses pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian pembacaan keputusan presiden beserta daftar nama-nama yang dilantik menjadi menteri dan jabatannya.

Selain 48 menteri, Presiden Prabowo juga melantik lima pejabat setingkat menteri, yakni Jaksa Agung, Kepala BIN, Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan.

(Muhsin/fajar)