FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Baru beberapa hari dilantik sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto sudah mendapat sorotan tajam. Kali ini, kritik datang dari Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD, yang menilai Yandri telah melakukan blunder dalam tugasnya.

Mahfud, mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, menyampaikan kritiknya melalui unggahan di platform X (sebelumnya dikenal sebagai Twitter), pada Selasa (22/10/2024). Ia menyebut ada kesalahan dalam penggunaan surat dengan kop Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal untuk acara pribadi.

"Saya berikan saran di hari kedua kepada Menteri Desa," tulis Mahfud, mengomentari surat yang tersebar di publik.

Surat tersebut, yang bersifat penting dan tertanggal 21 Oktober 2024, ditandatangani langsung oleh Yandri. Mahfud menegaskan, acara keluarga seperti haul atau peringatan hari besar agama tidak seharusnya menggunakan fasilitas resmi kementerian, termasuk kop surat dan stempel.

"Kalau benar ini dari Menteri, maka ini keliru," ujar Mahfud. "Acara keluarga seperti haul seharusnya diundang oleh pribadi atau pengasuh pondok pesantren, bukan menggunakan kop dan stempel kementerian."

Dalam pesannya, Mahfud juga mengingatkan Yandri untuk lebih berhati-hati ke depannya agar tidak lagi terjadi kesalahan serupa. (arya/fajar)