Harianjogja.com, JAKARTA—Pembentukan Badan Penerimaan Negara dicanangkan oleh presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto masih belum memiliki kejelasan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa pun mengisyaratkan bahwa wacana itu berpeluang kecil untuk terealisasi. Rencananya Prabowo akan menempatkan 3 wakil menteri di Kementerian Keuangan. Nantinya dari salah satu Wamen itu akan mendapat tugas dalam mengurus penerimaan negara.

BACA JUGA : Lagi, Bawaslu Gunungkidul Menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN

Oleh sebab itu, Surharso menilai bahwa Ketua Umum partai Gerindra itu tidak akan membentuk Badan Penerimaan Negara di awal masa jabatannya. "Ya saya kira dengan adanya wakil menteri [keuangan] yang memang untuk ditugaskan dalam penerimaan negara saya kira masih akan tetap begitu. Ya saya kira begitu [tidak ada pembentukan Badan Penerimaan Negara]," tuturnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024).

Suharso memilih urung bicara terkait konfirmasi mengenai keterlibatan instansinya sebagai perancang induk perencanaan nasional dalam membahas soal pembentukan Badan Penerimaan Negara. Menurutnya, informasi tersebut dapat bisa ditanyakan ke menteri baru yang akan ditunjuk Prabowo nanti. "Nanti tanya sama menteri yang baru, ya," ujar Suharso.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menilai nantinya semua pihak dapat melihat langsung keputusan Prabowo dalam membentuk badan tersebut saat melakukan pengumuman kabinet akhir minggu ini. "Tunggu pengumuman besok saja. Tunggu pengumuman pas kabinet saja. Memang wakil menterinya sudah 3," katanya.

BACA JUGA : Realisasi Penerimaan PBB Kota Jogja Hingga Oktober Capai 99,9%

Sekadar informasi, wacana batalnya pembentukan Badan Penerimaan Negara disinyalir karena Sri Mulyani Indrawati yang mau ditunjuk kembali jadi Menteri Keuangan di kabinet Prabowo. Seperti diketahui, Sri Mulyani kerap menunjukkan sinyal penolakan pembentukan Badan Penerimaan Negara—yang akan 'mengambil' Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai dari Kemenkeu. Saat dikonfirmasi soal wacana tersebut di Istana Kepresidenan pada hari ini, Jumat (18/10/2024), Sri Mulyani enggan memberikan komentar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News