Syafira | Kamis, 17/10/2024 01:01 WIB

Asap mengepul setelah Korea Utara meledakkan beberapa ruas jalan antar-Korea seperti yang terlihat dari sisi Korea Selatan, 15 Oktober 2024. Handout via REUTERS

SEOUL - Korea Utara meledakkan beberapa ruas jalan dan rel kereta antar-Korea di sisi perbatasannya yang dijaga ketat antara kedua Korea pada hari Selasa, yang mendorong militer Korea Selatan untuk melepaskan tembakan peringatan.

Pyongyang mengatakan minggu lalu akan menutup jalan dan rel kereta antar-Korea sepenuhnya dan semakin membentengi wilayah di sisi perbatasannya sebagai bagian dari dorongannya untuk sistem "dua negara" yang membatalkan tujuan lamanya untuk penyatuan.

Sekitar tengah hari pada hari Selasa, beberapa bagian utara jalan dan jalur kereta api yang terhubung ke Selatan hancur, kata Kepala Staf Gabungan (JCS) Selatan.

Kementerian penyatuan Seoul, yang menangani urusan lintas batas, mengutuk insiden tersebut sebagai pelanggaran yang jelas terhadap perjanjian antar-Korea sebelumnya, menyebutnya "sangat tidak normal."

"Sangat menyedihkan bahwa Korea Utara berulang kali melakukan perilaku regresif seperti itu," kata juru bicara kementerian Koo Byoung-sam dalam sebuah pengarahan.

Ketegangan meningkat setelah Korea Utara minggu lalu menuduh Seoul mengirim pesawat tanpa awak ke Pyongyang. Korea Utara mengatakan pesawat tanpa awak itu menyebarkan "sejumlah besar" selebaran anti-Korea Utara, dan Kim Yo Jong, saudara perempuan pemimpin Kim Jong Un yang berkuasa, memperingatkan pada hari Selasa bahwa Seoul akan "membayar harga yang mahal".

Pemerintah Korea Selatan menolak untuk mengatakan apakah militer Korea Selatan atau warga sipil yang menerbangkan pesawat tanpa awak tersebut.

Kedua Korea juga berselisih mengenai balon sampah yang diterbangkan sejak Mei dari Korea Utara. Pyongyang mengatakan peluncuran tersebut merupakan respons terhadap balon yang dikirim oleh aktivis antirezim di Korea Selatan.

Setelah pembongkaran pada hari Selasa, video yang dirilis oleh militer Korea Selatan menunjukkan ledakan dan gumpalan asap mengepul di atas area jalan tempat Korea Utara memasang penghalang hitam.

Video tersebut juga menunjukkan beberapa truk sampah dan alat pengolah tanah mendekat dengan sekelompok pejabat militer Korea Utara mengamati dan mengarahkan kendaraan tersebut.

Sebagai respons terhadap ledakan tersebut, militer Korea Selatan melepaskan tembakan peringatan di selatan garis demarkasi militer, meskipun tidak ada kerusakan di sisi perbatasan Seoul, katanya.

TANDA-TANDA LAMA REKONSILIASI
Pyongyang telah mengambil langkah-langkah untuk memutuskan hubungan antar-Korea, mendefinisikan ulang Korea Selatan sebagai negara musuh yang terpisah dan bermusuhan, sejak Kim Jong Un menyatakannya sebagai "musuh utama" awal tahun ini dan mengatakan penyatuan tidak mungkin lagi.

Kedua Korea secara teknis masih berperang setelah perang 1950-53 mereka berakhir dengan gencatan senjata, bukan perjanjian damai.

Jalan raya dan rel kereta api lintas perbatasan adalah sisa-sisa pemulihan hubungan yang mencakup pertemuan puncak tahun 2018. Seoul telah menyalurkan lebih dari $132 juta untuk membangun kembali hubungan dalam bentuk pinjaman murah ke Pyongyang, menurut data kementerian unifikasi.

"Itu adalah proyek kerja sama antar-Korea yang besar yang dilaksanakan atas permintaan dari Korea Utara," kata juru bicara kementerian Koo, seraya menambahkan Pyongyang masih berkewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut.

Pada tahun 2020, Korea Utara meledakkan kantor penghubung bersama yang didirikan di kota perbatasan setelah perundingan nuklir dengan Amerika Serikat gagal.

Korea Selatan mengajukan gugatan pada tahun 2023 terhadap Korea Utara, meminta ganti rugi sekitar 45 miliar won ($33 juta) dari pembongkaran kantor bersama tersebut.

Juru bicara kementerian luar negeri Tiongkok Mao Ning mengatakan dalam jumpa pers bahwa Beijing khawatir tentang perkembangan tersebut dan ingin "menghindari eskalasi konflik lebih lanjut."

Pemerintah Provinsi Gyeonggi Korea Selatan yang berbatasan dengan Korea Utara mengatakan pada hari Selasa bahwa pasukan polisi khusus akan dikerahkan untuk menindak praktik penyebaran selebaran anti-Korea Utara dari beberapa daerah perbatasan.

Mahkamah Konstitusi Korea Selatan membatalkan larangan peluncuran semacam itu tahun lalu. Para pendukung mengatakan kampanye selebaran harus dihormati sebagai kebebasan berbicara, tetapi para kritikus dan beberapa anggota parlemen mengatakan polisi harus memblokirnya jika mengancam nyawa dan keselamatan.

Korut Korsel Ketegangan Perbatasan Pasang Ranjau