JAKARTA, KOMPAS.com - Pemanggilan 108 tokoh calon menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto diharapkan membuka kisi-kisi ke arah mana kabinet mendatang akan dibentuk.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah Putra, menilai pemilihan calon-calon ini memiliki peluang besar untuk mengarah pada pembentukan kabinet zaken, yang menitikberatkan pada profesionalisme serta integritas para tokoh.

Menurut Dedi, dengan program mewujudkan Indonesia Emas 2045 maka kabinet pemerintahan Prabowo mendatang sebaiknya mengutamakan kompetensi dan integritas.

Dedi menilai, membentuk kabinet yang profesional atau zaken kabinet memang tidak harus memisahkan antara kandidat dari kalangan politikus dengan non-partai.

"Tetapi mengacu pada profesionalisme tokoh, baik dari sisi kapasitas maupun integritas yang dibuktikan dengan relasi politik mereka," kata Dedi saat dihubungi Kompas.com, Rabu (16/10/2024).

Baca juga: PDI-P Apresiasi Prabowo Beri Pembekalan kepada Calon Menteri

Dedi mencontohkan kabinet pada pemerintahan Singapura. Dia menyampaikan, anggota kabinet Negeri Singa umumnya berasal dari elite partai politik, tetapi sikap serta keputusan mereka saat menjabat tidak mencerminkan afiliasi politik saat.

"Begitu mendapat mandat sebagai menteri, sikap dan keputusan mereka seolah tidak mengenal parpol," kata Dedi.

Dedi berharap kabinet pemerintahan mendatang bisa mengadopsi model seperti itu supaya semakin profesional dan unggul di tengah persaingan dunia yang semakin sengit.

Dia juga menilai pemanggilan para calon anggota kabinet oleh Prabowo memberikan sinyal positif, tetapi tantangan besar tetap ada. Apakah Prabowo mampu menyeimbangkan tekanan dari partai-partai politik pendukungnya sambil menjaga integritas kabinet zaken?

Pertanyaan itu, kata Dedi, akan terjawab seiring waktu. Akan tetapi, masyarakat menantikan keputusan final yang akan mempengaruhi arah pemerintahan ke depan.

Baca juga: Puan Sebut Herindra Bakal Dilantik sebagai Kepala BIN oleh Prabowo

Di sisi lain, Dedi menilai kabinet zaken dapat menjadi solusi menghindari intervensi politik dalam pengambilan kebijakan.

Konsep ini menuntut para menteri bertindak demi kepentingan nasional, terlepas dari afiliasi politik atau kepentingan partai.

Jika Prabowo berhasil menerapkan prinsip ini, kata Dedi, maka bangsa Indonesia bisa melihat pergeseran signifikan dalam dinamika politik pemerintahan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.