Sejak awal masa kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menempatkan pengurangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas utama. Fokus ini terlihat dari peningkatan anggaran perlindungan sosial yang naik hampir dua kali lipat sejak 2015. 

Dalam kurun waktu 2015 hingga 2023, alokasi anggaran untuk program penanggulangan kemiskinan tumbuh rata-rata 10,5% per tahun, dari Rp247,6 triliun pada 2015 menjadi Rp436,2 triliun pada 2023.

Berbagai program strategis seperti Program Bidik Misi, Program Keluarga Harapan, peningkatan Alokasi Dana Desa, serta Bantuan Sosial Pangan (BPNT) merupakan bagian dari langkah nyata untuk mengurangi kemiskinan.

Hasil dari kebijakan tersebut cukup signifikan. Tingkat kemiskinan yang berada di sekitar 11% pada 2014 berhasil ditekan menjadi sekitar 9% pada 2024. Selain itu, kemiskinan ekstrem juga mengalami penurunan dari 1,12% menjadi 0,83% selama periode yang sama. 

Di perkotaan, tingkat kemiskinan turun dari 7,29% pada Maret 2023 menjadi 7,09% pada Maret 2024, sementara di pedesaan, angkanya menurun dari 12,22% menjadi 11,79% dalam periode yang sama. Penurunan kemiskinan tercatat merata di seluruh wilayah Indonesia, dengan penurunan tertinggi di Bali dan Nusa Tenggara.

Tidak hanya menekan angka kemiskinan, pemerintahan Jokowi juga berhasil menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan. Rasio gini, yang mengukur ketimpangan pengeluaran, turun ke level 0,379 pada Maret 2024, yang merupakan level terendah dalam satu dekade terakhir. Penurunan ketimpangan ini terjadi baik di perkotaan maupun pedesaan.

Baca Juga: Sejak 2014, Pemerintahan Jokowi Meningkatkan Kecepatan Internet Indonesia dari 1,2 Mbps ke 23 Mbps

Ada berbagai langkah penting yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi untuk menurunkan angka kemiskinan. Kepala Badan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu, dikutip dari laman resmi Kementerian Keuangan, menjelaskan bahwa kebijakan ekonomi yang dilaksanakan pemerintah selama sedekade terakhir memiliki tiga pilar utama, yaitu menjaga daya beli masyarakat, program pemberdayaan ekonomi yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, peningkatan infrastruktur untuk mendukung mobilitas dan akses ekonomi. 

Program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) berperan penting dalam menopang kehidupan masyarakat miskin, terutama saat pandemi COVID-19.

Untuk membangkitkan ekonomi kecil, Pemerintah memberi dukungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah. 

Baca Juga: Kebijakan Hilirisasi ala Pemerintahan Jokowi Putus Tradisi Ekspor Bahan Mentah Sejak 400 Tahun Lalu

Selain itu, Pembangunan infrastruktur besar-besaran selama era Jokowi juga menjadi salah satu faktor penting dalam menurunkan kemiskinan. Pembangunan jalan tol, akses digital, dan infrastruktur dasar lainnya telah membuka peluang ekonomi baru di berbagai daerah, termasuk daerah terpencil.

Ada pula kebijakan seperti subsidi energi, listrik, dan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) atas pembelian rumah dan kendaraan listrik bertujuan untuk mendorong konsumsi kelas menengah.

Pemerintah juga menyediakan jaminan sosial melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi para pekerja. Subsidi pendidikan melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP) juga diharapkan membantu menekan angka kemiskinan jangka panjang dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan membuka peluang bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.