Liputan6.com, Jakarta - Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga menilai, pemanggilan 49 orang calon menteri oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 24 Oktober 2024, belum mencerminkan zaken kabinet.

“Zaken kabinet tidak mempersoalkan banyak jumlah menteri dalam kabinet. Zaken kabinet ditentukan oleh kualitas menteri yang ditunjuk, bukan kuantitasnya,” kata Jamiluddin saat dikonfirmasi, Selasa (15/10/2024).

Jamiluddin meragukan kualitas dan profesionalitas beberapa nama tokoh yang dipanggil Prabowo semalam. “Jadi, melihat nama-nama yang dipanggil Prabowo, sebagian tentu diragukan kualitasnya. Padahal zaken kabinet itu harus diisi orang yang ahli di bidangnya, sehingga ia profesional di bidang profesinya,” kata dia.

Menurutnya, sebagian nama-nama yang dipanggil Prabowo masih jauh dari kriteria zaken kabinet. Sebagian dari nama-nama itu justru mementahkan keinginan membentuk zaken kabinet.

“Jadi, Prabowo tampaknya bukan ingin mewujudkan zaken kabinet. Prabowo justru ingin melaksanakan politik akomodatif,” kata dia.

Menurut Jamiluddin, dengan politik akomodatif, Prabowo berupaya merangkul berbagai elite yang mencerminkan kekuatan sosial, budaya, dan politik di masyarakat. Upaya itu dilakukan agar kabinet Prabowo menjadi minimnya kekuataan sosial, budaya, dan politik masyatakat Indonesia.

“Politik akomodatif itu tampaknya memang garis politik yang diambil Prabowo. Sebagai mantan tentara, ia memang ingin stabilitas politik yang kondusif. Prabowo yakin, pembangunan hanya akan berjalan maksimal bila politik kondusif. Ini dapat diperolehnya dengan merangkul elite berbagai latar belakang,” kata dia.

Menurut Jamiluddin, pilihan Prabowo menganut politik akomodatif, maka sulit bagi dia mewujudkan zaken kabinet.

“Ini sebabnya Prabowo memilih kabinet gemuk dengan mengabaikan keahlian dan profesionalisme sebagian calon menterinya,” pungkasnya.