Usulan Pemprov Sulsel untuk melarang penunggak pajak kendaraan bermotor membeli BBM bersubsidi menuai kritik dari para pengamat kebijakan publik. Mereka menilai kebijakan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan seharusnya fokus pada upaya edukasi untuk meningkatkan kepatuhan pajak, bukan menghubungkan dua hal yang berbeda.

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Usulan Pemerintah Provinsi (Pemprov Sulsel) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terkait kebijakan agar kendaraan bermotor penunggak pajak tidak dapat mengisi BBM bersubsidi mendapat sorotan. Pengamat kebijakan publik Universitas Hasanuddin (Unhas), Amril Hans, menilai kebijakan tersebut tidak memiliki dasar hukum.

“Pajak itu punya aturan sendiri. Sudah ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah. Persoalan orang menunggak pajak itu tersendiri, persoalan pembelian BBM bersubsidi itu juga tersendiri. Jadi, ini dua kasus yang berbeda,” kata Amril dalam keterangannya, Minggu (13/10/2024).

Dosen Fisip Unhas ini menekankan bahwa kalau larangan untuk membeli BBM bersubsidi bagi penunggak pajak kendaraan bermotor, perlu dipertanyakan dasar hukumnya. “Tidak ada dasar hukumnya yang menyatakan bahwa pemerintah melarang masyarakat untuk membeli BBM subsidi karena menunggak pajak,” tegasnya.

Baca Juga : Jamin Kuota BBM di Bone Aman, Pj Bupati Bone: Jangan Panic Buying!

Amril menguraikan, larangan mengonsumsi BBM bersubsidi diklasifikasikan dengan kebijakan tersendiri. Misalnya, kendaraan dengan kapasitas mesin 1.500 cc ke atas atau dengan kendaraan yang diproduksi pada tahun tertentu.

Sementara, orang menunggak pajak disebut Amril sebagai aspek yang berbeda dan tidak relevan jika dijadikan dasar larangan pembelian BBM subsidi yang merupakan sebuah kebijakan nasional.

Terkait dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pajak, dia menyebut sebaiknya pemerintah provinsi seharusnya melakukan strategi yang lebih relevan target pemasukan pajak kendaraan bermotor.

Baca Juga : Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi, Ekonom Sebut Penyesuaian Pertamina Sudah Tepat

Hal senada juga dilontarkan Muhammad Nur Sadik. Pakar kebijakan publik Unhas menilai rencana Pemprov Sulsel menggeneralisasi antara pajak dan pengisian BBM merupakan kebijakan yang aneh.

“Iya (kebijakannya) bersifat aneh, harusnya pengelola pajak sosialisasi, mencari penyebabnya mengapa orang tidak bayar pajak,” ucapnya.

Dia menjelaskan bahwa secara konseptual, kebijakan publik itu bersifat umum, sehingga tidak ada diskriminasi. Jadi tidak bisa menghubungkan kebijakan yang satu dengan yang lain.

Baca Juga : Pemprov Sulsel: Konsumsi BBM Nonsubsidi Tinggi Indikasi Ekonomi Sehat

“Persoalannya pihak pajak supaya memberikan edukasi bagaimana sosialisasi sehingga orang bayar pajak, bukan masalah kebijakan Pemda (dilarang isi BBM),” jelasnya.

Guru besar ini menuturkan bahwa boleh jadi orang yang tidak bayar pajak ini karena memiliki pendapatan yang rendah. Bahaya lagi jika kebijakan itu kemudian dibebankan mereka pada larangan pengisian BBM.

“Kenapa orang nggak bayar pajak, berarti ada sesuatu yang bermasalah dalam pengelolaan pajak itu, harus diteliti kenapa orang nggak bayar pajak apa penyebabnya ataukah orang pendapatan kurang,” paparnya.

Baca Juga : Sulsel Catat Konsumsi Tertinggi BBM Nonsubsidi di Pulau Sulawesi, Capai 920 Ribu kL

“Harus diteliti jangan dikaitkan dengan pembayaran pembeli bensin padahal orang beli bensin itu kan bisa orang bergerak dimana-mana cari uang,” lanjut dia.

Kepala Bapenda Sulsel Reza Faisal mengemukakan kebijakan larangan pembelian BBM bersubsidi akan dikolaborasikan dengan Pertamina. "Kita akan kerja sama dengan Pertamina bagaimana masyarakat yang mendapatkan BBM subsidi juga bisa memenuhi kewajibannya," ujarnya belum lama ini.

PT Pertamina Regional Sulawesi saat dihubungi mengatakan Bapenda telah menyampaikan rencana tersebut. “Belum ada kesepakatan,” ujar Area Manager Communication, Relation, dan CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Fahrougi Andriani Sumampouw.