Syafira | Senin, 14/10/2024 02:02 WIB

Presiden Taiwan Lai Ching-te berpidato pada hari ulang tahun ke-113 Republik Tiongkok, nama resmi Taiwan, di Taipei, Taiwan 10 Oktober 2024. REUTERS

BEIJING - Tiongkok sedang mempelajari tindakan perdagangan lebih lanjut terhadap Taiwan, kata Kementerian Perdagangan Tiongkok pada Sabtu, dua hari setelah Beijing mengecam pidato Presiden Taiwan Lai Ching-te. Kementerian Tiongkok mengatakan dalam sebuah pernyataan di situs webnya bahwa Partai Progresif Demokratik, partai yang berkuasa di Taiwan, belum mengambil langkah praktis apa pun untuk mencabut "pembatasan perdagangan" terhadap Tiongkok.

"Saat ini, departemen terkait (pemerintah Tiongkok) sedang mempelajari langkah lebih lanjut berdasarkan kesimpulan investigasi terhadap hambatan perdagangan dari Taiwan" terhadap Tiongkok, tambahnya.

Dewan Urusan Daratan Taiwan yang membuat kebijakan Tiongkok mengatakan menyesalkan dan "sangat memprotes" tindakan tersebut.

"Pemaksaan ekonomi yang terang-terangan hanya akan membangkitkan kebencian rakyat Taiwan dan menyebabkan jarak antara kedua sisi Selat Taiwan semakin lebar," katanya dalam sebuah pernyataan.

Tiongkok, yang memandang Taiwan yang diperintah secara demokratis sebagai wilayahnya sendiri, membenci Lai sebagai "separatis". Lai dan pemerintahannya menolak klaim kedaulatan Beijing, dengan mengatakan hanya rakyat Taiwan yang dapat memutuskan masa depan mereka.

Pada hari Kamis dalam pidato utamanya di hari nasional, Lai mengatakan Republik Rakyat Tiongkok tidak berhak mewakili Taiwan, tetapi pulau itu bersedia bekerja sama dengan Beijing untuk memerangi tantangan seperti perubahan iklim, dengan nada tegas dan mendamaikan, yang memancing kemarahan dari Tiongkok.

Pengumuman hari Sabtu dari kementerian perdagangan Tiongkok dapat menandakan tarif atau bentuk tekanan ekonomi lainnya terhadap pulau itu dalam waktu dekat.

Kantor Urusan Taiwan Tiongkok, yang pada hari Kamis mengatakan bahwa pidato Lai mempromosikan "gagasan separatis" dan memicu konfrontasi, menanggapi pengumuman tersebut dengan mengatakan alasan mendasar di balik sengketa perdagangan tersebut adalah "kepatuhan keras otoritas DPP terhadap sikap `kemerdekaan Taiwan`".

"Dasar politik mempersulit penyelesaian sengketa perdagangan lintas Selat melalui negosiasi," tambahnya.

Pada bulan Mei, Tiongkok memberlakukan kembali tarif pada 134 barang yang diimpornya dari Taiwan, setelah kementerian keuangan Beijing mengatakan akan menangguhkan konsesi pada barang-barang tersebut berdasarkan kesepakatan perdagangan karena Taiwan tidak membalasnya.

Perjanjian Kerangka Kerja Sama Ekonomi Lintas Selat (ECFA) antara Tiongkok dan Taiwan awalnya ditandatangani pada tahun 2010 dan pejabat Taiwan sebelumnya mengatakan kepada Reuters bahwa Tiongkok kemungkinan akan menekan Lai dengan mengakhiri beberapa persyaratan perdagangan preferensial di dalamnya.

China Taiwan Batas Wilayah Presiden Lai