Liputan6.com, Jakarta - Presiden Terpilih Prabowo Subianto menyampaikan pesan khusus terhadap para ketua umum partai partai politik yang ingin bergabung ke kabinetnya.

Prabowo mengingatkan agar kader partai yang ditunjuk menjadi menteri tidak mencari keuntungan pribadi dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Saya sudah sampaikan kepada semua partai yang mau bergabung dalam koalisi saya. Terang-terangan saya katakan semua ketua umum, semua perwakilan," kata Prabowo Subianto di acara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (10/10/2024).

"Saya katakan, jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk di pemerintah yang saya pimpin, jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN, APBD," tegasnya.

Prabowo menyatakan saat ini sudah era digital dan masyarakat mudah mengamati. Semua bisa dipantau, terutama para pejabat. Maka dari itu, jangan coba-coba mengambil uang negara.

"Zamannya sekarang susah, ini zaman digital, ini zaman teknologi, ini zaman pengamatan sangat cepat. Jangan coba-coba," ucap Prabowo.

"Tapi kita mengakui, kita dengan cara yang halal dengan cara yang baik, kita mengerti, setiap institusi setiap partai politik pasti perlu uang, pasti perlu sumber daya," sambungnya.

Prabowo mengajak seluruh elemen mengelola kekayaan negara dengan baik. Menurutnya, peluang Indonesia untuk maju sangatlah besar.

"Ini terbuka saja kita, mari kita kelola kekayaan kita, sehingga kita bisa mendukung semua institusi dengan baik, terang-terangan, kenapa tidak," kata Prabowo.

"Peluang ekonomi kita sangat besar, kekayaan laut kita besar, pantai kita salah satu terbesar di dunia," pungkas Prabowo.

Menurut Direktur Eksekutif Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah pernyataan Prabowo itu normatif. Karena secara umum cukup banyak kader Parpol di kementerian yang tidak dapat memisahkan kepentingan negara dengan kekuasaan.

"Terbukti, adanya kasus BTS yang libatkan kader Nasdem dan potensial uang korupsi mengalir ke Nasdem, begitu halnya dengan partai lain, tidak jauh berbeda," kata Dedi kepada Liputan6.com, Jumat (11/10/2024).

Bahkan, kata dia, kader Gerindra sendiri ada yang tertangkap kasus korupsi. Ini tentu tidak dapat dihindarkan terkait juga dengan Parpol.

"Jika pernyataan Prabowo itu benar sebagai sebuah komitmen, langkah mudah pertama adalah dengan mengembalikan UU KPK yang telah direvisi era Jokowi," tambahnya.