Kamis, 10 Oktober 2024 – 11:08 WIB

Arsip- Mardani H. Maming (tengah) berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani sidang pembacaan vonis secara virtual di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (10/2/2023). (ANTARA FOTO/RENO ESNIR)

jpnn.com, JAKARTA - Pakar Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Banten, Agus Prihartono menyatakan eksaminasi yang dilakukan para ahli hukum terhadap perkara terpidana kasus korupsi izin usaha pertambangan (IUP) Mardani H Maming di tengah proses peninjauan kembali (PK) tidak boleh menjadi alat intimidasi bagi Mahkamah Agung (MA). 

Hal itu disampaikan menyoroti langkah sejumlah ahli hukum yang melakukan eksaminasi terhadap perkara korupsi mantan Bupati Tanah Bumbu itu.

“Jangan sampai MA terutama hakim-hakim terintimidasi, terprovokasi, atau terpengaruh terhadap eksaminasi ini,” kata Agus, Kamis, (10/10).

Agus juva menyayangkan, eksaminasi sejumlah ahli hukum dan memandang itu seakan menyalahkan putusan inkrah dari pengadilan tingkat pertama, banding hingga kasasi.

“Apalagi (eksaminasi) misalkan menghakimi istilahnya, lalu memvonis putusan yang sebelumnya salah dan lain sebagainya, itu sudah menyalahi norma hukum. Karena, pendapat pakar hukum itu tidak boleh menyalahkan pendapat apalagi putusan yang inkrah dilakukan pengadilan sebelumnya,” lanjutnya.

Agus tidak menampik, eksaminasi yang dilakukan itu merupakan upaya eks Bendum PBNU tersebut untuk mendapatkan keringanan hukuman dari proses PK yang sedang berjalan.

“Eksaminasi ini bukan rangkaian dari suatu proses hukum, tetapi itu upaya pihak Mardani H Maming supaya mempengaruhi proses hukum yang sedang jalan PK ini,” pungkas Agus.

Sebelumnya, eks Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Haryono Umar menyatakan jika eksaminasi tidak bisa hanya dengan asumsi atau pemikiran. 

Pakar Hukum Untirta Agus Prihartono menyatakan eksaminasi yang dilakukan ahli hukum terhadap kasus IUP Mardani Maming tidak boleh menjadi alat intimidasi MA

-