Analis Utama Politik Keamanan Laboratorium Indonesia 2045 (LAB) 45 Reine Prihandoko menyebut bahwa masyarakat sipil lebih ideal untuk memimpin Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI.

Menurut dia, untuk menyeimbangkan kebijakan militer dengan kondisi bangsa serta negara terkini, maka dibutuhkan pemikiran dari eksternal yakni sipil guna mengimbangi kebutuhan-kebutuhan pada masa mendatang.

"Saya selalu percaya harusnya diimbangi, jadi kalau, misalnya, di mabes atau angkatan yang ada itu harus militer, maka Menteri Pertahanan (Menhan) seharusnya dari sipil," kata Reine kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

Ia membeberkan, sebagai seorang akademisi Reine menilai kebijakan dan pengelolaan organisasi seperti TNI harus diimbangi oleh sipil sebagai bentuk kontrol sipil ke militer.

Meski begitu, analis itu tidak memungkiri bahwa presiden selaku pemilik hak prerogatif untuk menentukan jabatan Menhan, tentunya punya pertimbangan lain saat memilih orang untuk ditempatkan di posisi tersebut.

"Tetapi kembali lagi, banyak pertimbangan-pertimbangan yang mungkin diperhatikan oleh presiden, kalau saya 'kan melihatnya dari kacamata ideal seorang akademisi ," ujar akademisi Universitas Indonesia (UI) itu.

Reine menambahkan, pemikiran dari kacamata sipil juga penting untuk membantu memodernisasi TNI, agar lebih kuat ke depan.

Sebab, kondisi negara yang tidak dalam masa perang, maka dibutuhkan pemahaman atau nilai-nilai lain guna mendorong peningkatan fungsi militer untuk membantu pemerintah melalui program-program yang bermanfaat bagi masyarakat.

Selain itu, masalah struktural di bidang pertahanan juga menjadi tantangan utama yang dihadapi dalam melakukan transformasi pertahanan, sehingga pandangan sipil atau eksternal militer penting untuk memperkuat sistem ke depan.

Dia optimistis, pemilihan jabatan itu akan berdasarkan meritokrasi atau sistem yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memimpin berdasarkan kemampuan atau prestasi.

Sejak zaman kemerdekaan pada 1945, Kementerian Pertahanan RI juga banyak dipimpin oleh latar belakang sipil, seperti akademisi maupun politikus.

Di antaranya Ali Sastroamidjojo, Mahfud MD, Juwono Sudarsono, dan Purnomo Yusgiantoro.

Purnomo Yusgiantoro merupakan Menteri Pertahanan terakhir dari latar belakang sipil yang pernah memimpin.

Profesor di bidang ekonomi itu memimpin Kemenhan saat masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2009-2014.

Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) adalah lembaga kajian yang ingin menyelaraskan antara ilmu pengetahuan dan praktik empiris dari kebijakan pemerintah untuk pembenahan ke depan.

Lembaga itu bekerja membantu para pemangku kepentingan (stakeholder) atau kebijakan, dalam mendorong proses transformasi Indonesia menuju negara maju pada tahun 2045.

Pewarta: Donny Aditra
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024