Menurut mereka, arbitrase internasional tidak hanya menguji kapasitas hukum perusahaan-perusahaan Tiongkok tetapi juga mengharuskan Beijing untuk secara proaktif melindungi para petualang ekonomi Tiongkok.

Arbitrase internasional merupakan metode yang disukai dalam menyelesaikan sengketa komersial lintas batas di luar sistem pengadilan tradisional dan melibatkan para pihak dari yurisdiksi yang berbeda untuk menyerahkan konflik mereka ke pusat arbitrase yang netral. Keputusan yang mengikatnya dapat diberlakukan secara global berdasarkan perjanjian-perjanjian seperti Konvensi New York.

Konvensi itu melibatkan lebih dari 170 negara peserta, termasuk Tiongkok, memastikan bahwa putusan arbitrase yang dibuat di satu negara penanda tangan dapat diakui dan diberlakukan di semua negara lainnya.

Menurut Zheng Zhihua, seorang profesor madya yang mengkhususkan diri dalam hukum maritim di Universitas Shanghai Jiao Tong, arbitrase internasional sangat penting dalam menyelesaikan sengketa kontrak dalam bisnis internasional dan melindungi kepentingan perusahaan saat mereka memasuki pasar global.

"Jika dimanfaatkan dengan baik, arbitrase dapat secara efektif melindungi hak seseorang, yang sangat penting untuk melindungi kepentingan perusahaan atau negara di luar negeri," kata Zheng seperti dikutip dari South China Morning Post. 

Dia menambahkan, metode tersebut memungkinkan para pihak untuk memilih arbiter dengan keahlian yang relevan dengan sengketa mereka.

Mengandalkan proses pengadilan semata tidak hanya akan menimbulkan ketidakpastian yang tinggi di negara-negara dengan sistem hukum yang belum berkembang, tetapi proteksionisme lokal juga dapat menghambat jalan menuju putusan yang adil, tambah Prof. Zheng.

Fleksibilitas, kerahasiaan, dan penegakan global dari arbitrase internasional, sambungnya, menjadikan arbitrase internasional sebagai pilihan yang menarik bagi bisnis yang ingin menghindari litigasi yang berlarut-larut dan mahal sambil mengamankan hasil yang dapat ditegakkan secara internasional.

Para ahli memperingatkan bahwa perusahaan-perusahaan Tiongkok menghadapi rintangan yang signifikan dalam arbitrase internasional karena pemahaman yang terbatas, kendala bahasa, pemilihan tempat arbitrase, dan perbedaan dalam sistem hukum - rintangan yang memerlukan dukungan dan bimbingan tambahan dari pemerintah Tiongkok.

Fan Kun, seorang profesor hukum di Universitas New South Wales, mengatakan klausul arbitrase umumnya dimasukkan ke dalam kontrak untuk perusahaan-perusahaan Tiongkok yang terlibat dalam transaksi lintas batas, tetapi sering kali diabaikan.

"Klausul-klausul ini sering kali bukan prioritas bagi perusahaan-perusahaan ini selama negosiasi karena fokusnya cenderung pada penyelesaian transaksi," kata Fan, yang juga seorang arbiter di Komisi Arbitrase Ekonomi dan Perdagangan Internasional Shanghai dan lembaga-lembaga arbitrase lainnya.

Menurut laporan tahun 2022 dari Komisi Arbitrase Ekonomi dan Perdagangan Internasional Tiongkok, tantangan negara tersebut meliputi daya saing global yang terbatas dan kredibilitas lembaga-lembaga arbitrasenya.

"Hal ini tidak hanya terjadi pada perusahaan-perusahaan Tiongkok, tetapi mencerminkan tren yang lebih luas: klausul penyelesaian sengketa sering disebut sebagai 'klausul tengah malam' karena diselesaikan pada menit-menit terakhir selama negosiasi kontrak," katanya.

Prof. Fan mencatat bahwa kesadaran akan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa utama di antara perusahaan-perusahaan Tiongkok meningkat seiring dengan ekspansi mereka.

Perusahaan-perusahaan Tiongkok mungkin akan dirugikan karena perbedaan antara sistem hukum perdata yang biasa mereka gunakan di Tiongkok dan sistem hukum umum yang berlaku di banyak negara Barat, khususnya terkait penanganan permintaan dokumen dan prosedur pembuktian, kata Fan.

"Perusahaan-perusahaan Tiongkok, yang lebih terbiasa dengan penemuan yang kurang ekstensif yang umum dalam sistem hukum perdata, mungkin akan menghadapi proses produksi dokumen yang lebih menyeluruh dan bersifat adversarial dalam yurisdiksi hukum umum yang menantang," katanya.

"Hal ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian dalam ekspektasi dan potensi inefisiensi dalam proses arbitrase,” sambung Prof. Fan

Laporan tahun 2022 dari Komisi Arbitrase Ekonomi dan Perdagangan Internasional Tiongkok menyoroti tantangan yang dihadapi perusahaan-perusahaan Tiongkok dalam memilih lembaga domestik atau yang sudah dikenal untuk arbitrase internasional.