JAKARTA, KOMPAS.com - Kabar dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kemungkinan tidak mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam pelantikan menjadi sorotan pembaca.

Menurut Jokowi, dia akan langsung pulang ke kampung halamannya di Solo, Jawa Tengah, pada 20 Oktober 2024 sore.

Dari sektor hukum, KPK menahan 6 orang dan menyita Rp 10 miliar dalam operasi tangkap tangan (OTT) diduga terkait suap di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Baca juga: KPK Tahan 6 Tersangka Suap Proyek di Kalimantan Selatan

1. Jokowi Buka Kemungkinan Tak Dampingi Prabowo pada Pelantikan Presiden

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan, dirinya mungkin tidak menghadiri pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, pada 20 Oktober 2024 mendatang.

"Ya mungkin enggak (hadir pelantikan)," ujar Jokowi di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Jokowi menjelaskan, pada 20 Oktober sore, dirinya akan langsung pulang ke Solo, Jawa Tengah. Dia mengaku ingin tidur ketika sudah melepas jabatan Presiden dan kembali ke Solo.

"Pulang ke Solo dulu, tidur," kata mantan wali kota Solo itu.

Baca juga: Istana Siap Atur jika Jokowi Pulang ke Solo Naik Pesawat Komersil

Sebelumnya, Jokowi telah melakukan pindah domisili dari Jakarta Pusat ke Solo, Jawa Tengah jelang masa jabatannya berakhir pada 20 Oktober 2024.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi mengatakan, Jokowi sudah melakukan proses pindah domisili secara online pada September 2024.

Kepindahan Jokowi ke Solo mengisyaratkan bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta ini akan menghabiskan masa pensiun setelah tidak menjadi presiden di kota kelahirannya.

Untuk diketahui, Jokowi lahir di Solo pada 21 Juni 1961. Di kota ini, Jokowi merintis usahanya di bidang mebel lalu menjadi wali kota pada 2005-2012.

Baca juga: Makna Penting dari Rencana Jokowi Menyambut Prabowo di Istana

2. OTT di Pemprov Kalsel: Orang Kepercayaan Gubernur Diduga Terima Suap, KPK Tahan 6 Orang dan Sita Rp 10 Miliar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan sejak Minggu (6/10/2024) hingga Senin (7/10/2024).

Kompas.com merangkum sejumlah fakta dalam OTT di Kalsel tersebut.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, operasi tangkap tangan kali ini korupsi pengadaan barang dan jasa.

Menurut Alex, praktik korupsi ini masih sulit dihindari lantaran rawan terjadi persekongkolan penunjukkan pelaksana proyek oleh penyelenggara negara.

Baca juga: KPK Sebut Sahbirin Noor Dapat Jatah 5 Persen dari Kasus Suap Proyek di Kalsel

"Betul (OTT di Pemprov Kalsel). Biasa perkara PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa). Belum ada solusi jitu untuk menghilangkan praktik korupsi PBJ," kata Alex saat dihubungi Kompas.com, Senin (7/10/2024).

KPK menahan sebanyak 6 orang tersangka dalam OTT tersebut yang terdiri dari dua orang swasta dan empat orang penyelenggara negara.

"Jumlah ASN dan swasta, untuk pihak swastanya ada 2 orang, penyelenggara negaranya ada 4 orang," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.