FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, mengungkapkan adanya gerakan dari kelompok civil society yang menuntut agar Gibran Rakabuming Raka, tidak dilantik sebagai Wakil Presiden Indonesia.

Gerakan ini muncul karena Gibran dianggap tidak layak untuk menduduki jabatan tersebut. "Masalah ini tidak ringan. Kelompok civil society mulai menyuarakan dan menggugat agar Fufufafa tidak dilantik sebagai Wakil Presiden RI karena dianggap tidak memenuhi syarat," ujar Refly Harun dikutip dari YouTubenya, Selasa (8/10/2024).

Ia juga menambahkan bahwa tuntutan ini telah disuarakan oleh berbagai pihak, termasuk dirinya sendiri, Mahfud MD, dan beberapa aktivis lainnya.

Salah satu alasan yang mendasari gugatan ini adalah ketidakpenuhan syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 169 huruf J.

"Sudah pernah disampaikan sebelumnya, dan kini kembali ditegaskan bahwa Fufufafa tidak memenuhi syarat untuk dilantik sebagai Wakil Presiden," tambah Refly.

Dalam minggu-minggu ke depan, gerakan ini diprediksi akan terus berlanjut dan semakin intensif. Refly mengisyaratkan bahwa diskusi dan tuntutan terkait hal ini akan terus berkembang agar pelantikan terduga pemilik akun Fufufafa dibatalkan.

Polemik ini menjadi isu yang ramai dibicarakan di ruang publik, terutama dengan adanya berbagai elemen masyarakat yang mulai terlibat.

Diketahui, Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan dilantik 20 Oktober mendatang mendatang. Namun muncul gerakan dari masyarakat agar putra sulung Presiden Jokowi tidak ikut dilantik. (Ikbal/fajar)