Abadikini.com, JAKARTA – Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto, mendapat usulan untuk melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proses seleksi menteri-menteri yang akan mengisi kabinetnya. Usulan ini disampaikan oleh pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, yang menilai bahwa pembentukan kabinet harus diiringi dengan langkah konkret untuk memperketat seleksi calon menteri.

“Daripada sekadar membentuk zaken kabinet, lebih baik jika pemilihan calon menteri melibatkan KPK serta dilakukan pengumuman terbuka mengenai LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara),” kata Efriza dalam keterangannya pada Senin (7/10/2024).

Efriza juga mengusulkan agar Prabowo membuka ruang partisipasi publik untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap nama-nama calon menteri yang dipilih.

“Selain diumumkan, alasannya juga perlu disampaikan secara terbuka, dan rakyat diberi waktu beberapa hari untuk menyampaikan pandangan mereka,” tambahnya.

Sebagai dosen ilmu pemerintahan di Universitas Pamulang (UNPAM), Efriza menekankan bahwa melibatkan masyarakat dalam proses seleksi kabinet akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan baru.

“Keterlibatan masyarakat sangat penting. Hal ini lebih demokratis, sekaligus dapat mencegah korupsi dan menunjukkan transparansi. Ini jauh lebih baik daripada sekadar memilih antara profesional atau kader partai,” ujar Efriza.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan dasar yang lebih kuat bagi pemerintahan Prabowo untuk memulai kepemimpinannya dengan dukungan publik yang lebih luas, sekaligus menegaskan komitmen terhadap integritas dan transparansi.