RADARBANGSA.COM - Wakil Presiden (Wapres) RI, KH. Maruf Amin mengatakan bahwa Reformasi Birokrasi nasional telah berjalan pada koridor yang tepat dan memberikan perubahan signifikan pada pembangunan nasional selama hampir dua dekade ini. 

"Dan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kita sudah merasakan beberapa capaian, salah satunya seluruh instansi pemerintah telah melaksanakan reformasi birokrasi," kata Wapres saat memimpin Rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta, Senin, 7 Oktober 2024.

Diungkapkannya, tahun 2023 sebanyak 34 provinsi dan 270 kabupaten/kota mendapat predikat RB kategori B ke atas. Artinya, terang Wapres, penyederhanaan birokrasi juga sudah dilaksanakan dengan baik di pemerintah pusat maupun daerah.

Selain itu, reformasi birokrasi tematik telah menunjukkan dampaknya pada penurunan kemiskinan, peningkatan investasi, dan penggunaan produk dalam negeri, serta penurunan inflasi. Menurut Wapres, pemerintah juga terus mengembangkan Mal Pelayanan Publik (MPP) dan MPP digital yang memberikan kemudahan akses layanan publik kepada masyarakat.

"Dengan pengintegrasian seluruh pelayanan publik dalam satu tempat, masyarakat semakin mudah dalam mengakses layanan publik," tuturnya. 

Ia berharap agar reformasi birokrasi di Indonesia terus berkesinambungan. "Saya harap pelaksanaan reformasi ini dapat terus berlanjut dan semakin mendekatkan kita pada cita-cita Indonesia menuju birokrasi berkelas dunia," ucapnya.