FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Sebuah video viral menyampaikan klaim bahwa 500 aktivis telah bersatu untuk menyeret Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke penjara.

Hanya saja, ditemukan fakta klaim tersebut tidak benar. Alasan video ini disebut hoaks karena tayangan yang ditampilkan secara berulang tanpa adanya keterkaitan dengan pernyataan yang diberitakan.

Dari awal sampai akhir video tidak ada penjelasan yang membenarkan klaim pada judul mengenai 500 aktivis yang bersatu untuk menyeret Presiden Jokowi ke penjara.

Narator video juga membacakan ulang narasi yang termuat dalam situs rmol.id dengan judul, “Beredar Kabar Istana Ketar-ketir Jokowi Jadi Presiden Pertama yang Masuk Penjara”.

Dari pembahasan artikel ini tidak jauh-jauh dari pembahasan media sosial instagram yang memuat judul lainnya yaitu “Ring 1 Khawatir Jokowi Presiden Pertama yang Dipenjara”.

Isi konten yang lebih membahas terkait kondisi pemerintahan Presiden Jokowi yang disebut tidak baik-baik saja.

Ada pun, kabar yang bisa divalidasi sebagaimana diberitakan sebelumbya bahwa Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, meminta Jokowi diadili setelah 20 Oktober 2024. Usai presiden dua periode itu tumbang.

Abraham Samad bahkan mengajak masyarakat untung mendatangi gedung kantor Aparat Penegak Hukum (APH). Baik KPK maupun kepolisian.

Itu disampaikan saat Abraham Samad menghadiri diskusi dengan tema 'Jelang 20 Oktober 2024?'. Berlangsung di Aljazera Signature Restaurant & Lounge, Jakarta Pusat, 1 Oktober 2024.

"Kita harus konsisten menyatakan bahwa setelah Jokowi berhenti tanggal 20, dua hari atau setelah tiga hari, kita akan ramai-ramai mendatangi KPK atau aparat kepolisian," ungkapnya, dikutip dari video yang diterima, Jumat (4/10/2024).

Ia mengatakan, tujuan ke kantor APH untuk mendesak aparat mengadili Jokowi. Juga keluarganya.

"Mengingat aparat penegak hukum agar segera melakukan penyelidikan terhadap Keluarga Mulyono," ujarnya.

Menurutnya, jika Jokowi dan keluarganya tidak diadili, maka presiden selanjutnya berpotensi akan bersikap sama dengan Jokowi. Melakukan pelanggaran hukum.

"Karena saya yakin, ketika keluarga Mulyono atau Pak Jokowi tidak diadili, maka saya yakin presiden selanjutnya akan melakukan pelanggaran hukum," jelasnya.

Abraham Samad juga meminta agar konsistensi untuk mengadili Jokowi terawat. Mengingat karakter orang Indonesia yang mudah lupa dan memaafkan.

"Saya ingin katakan begini, bahwa penyakit orang Indonesia itu mudah melupakan. Melupakan, satu. Kemudian kedua, mudah memaafkan. Oleh karena itu, saya khawatir bahwa setelah tanggal 20 nanti ternyata kita semua yang ada di ruangan ini tiba-tiba lupa terhadap kejahatan yang dilakukan Jokowi," ujarnya.

"Jangan lupa ya. Jangan lupa ya. Oleh karena itu, supaya kalian semua tidak lupa, dan kita berkomitmen siapa pun yang ada di ruangan ini," pintanya. (Erfyansyah/Fajar)