Jakarta, tvOnenews.com - Anggota DPR RI periode 2024 – 2029 akan mendapatkan biaya tunjangan perumahan sebagai ganti ditiadakannya fasilitas rumah dinas.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar mengatakan pergantian dilakukan mengingat rumah dinas di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan dinilai sudah tak layak huni.

“Pada intinya adalah bahwa rumah dinas tersebut memang sudah tidak ekonomis sebagai sebuah hunian. Di samping apa, sebagian besar itu kondisinya cukup parah,” kata Indra dikutip Sabtu (5/10/2024).

Indra menjelaskan dibutuhkan biaya untuk melakukan perbaikan mengingat kondisi rumah dinas DPR RI yang sudah tak layak huni.

Menurutnya biaya yang dikeluarkan terbilang itnngi dalam pemeliharaan ataupun perbaikan rumah dinas DPR RI yang telah menua tersebut.

“Secara ekonomis memang rumah dinas tersebut kalau itu dipertahankan, memang banyak sekali biaya pemeliharaan yang harus dikeluarkan untuk sebuah rumah yang layak dihuni karena mengingat usianya,” jelasnya.

Tunjangan Perumahan Anggota DPR RI Naik Tiap Tahun

Indra menuturkan pihaknya masih melakukan serangkaian kajian dalam memberikan besaran nominal tunjangan perumahan bagi wakil rakyat tersebut.

Terbaru tunjangan perumahan bagi wakil rakyat itu berkisar pada nominal Rp50 juta per bulannya.

“Jadi besarannya sekali lagi belum fiks diputuskan. Kami masih menunggu, setelah terbentuknya AKD (alat kelengkapan dewan) yang namanya BURT, kami akan laporkan dan diskusikan,” katanya.

Indra menjelaskan nominal tersebut berpatokan sementara dengan harag sewa rumah yang berada di kawasan Senayan, Semanggi, dan Kebayoran.

Menurutnya besaran tunjangan nantinya akan dikaji dengan perbandingan harga sewa rumah dengan kondisi bangunan memiliki 3 kamar.

“Nanti akan diputuskan bahwa di Jakarta besarannya berbeda-beda, nanti akan jadi pertimbangan kami. Kami tidak ingin berpikir bahwa tingkat yang paling maksimum mahal atau justru yang paling rendah. Kita ingin yang paling realistis, rumah hunian yang sangat layak dengan tiga kamar itu, itu ratenya berapa,” kata Indra.

Di sisi lain, Indra mengaku setiap anggota DPR RI tersebut akan dibebaskan untuk menggunakan uang tunjangan perumahan dengan memilih menyewa atupun menyicil kredit rumah.

“Itu sifatnya lump sum, jadi tidak ada pertanggungjawaban. Mereka diberikan terserah mau untuk sewa rumah, mau untuk nyicil rumah, silakan. Jadi tidak ada pertanggungjawaban terkait kontraktual dengan pihak ketiga,” katanya.

Indra juga menjelaskan bahwa biaya tunjangan perumahan akan terus meningkat pada setiap tahunnya mengingat harag sewa yang mungkin mengalami kenaikan.

“Nanti tahun ini besarannya, bukan berarti tahun depan menjadi patokan. Setiap tahun akan kami evaluasi mengingat harga sewa di Jakarta dan sekitarnya tidak statis,” kata Indra.

Angka Tingkat Kemiskinan Indonesia Masih Jauh dari Target RPJMN 2020 - 2024

Diketahui dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan tingkat kemiskinan di Indonesia berkira 6 – 7 persen.

Faktanya, data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2024 mencatat angka kemiskinan Indonesia sebesar 9,03 persen atau 25,22 juta orang.

Angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2024 terbilang menurun jika dibandingkan dengan Maret 2023 yang tercatat sebesar 9,36 persen.

Sementara, data penduduk dengan tingkat kemiskinan ekstrem  pada Maret 2024 masih tercatat sebesar 0,83 persen.

Presentase data penduduk terkategori kemiskinan ekstrem menurun pada Maret 2024 jika dibandingkan pada Maret 2023 sebesar 1,12 persen. (raa)