Demikian harapan Anggota DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak yang dikutip redaksi, Kamis (3/10).

Pasalnya, sebelum penandatanganan memorandum of understanding (MoU) sekolah swasta gratis pada 23 Agustus 2024 lalu, ada wacana program itu merupakan relokasi dari anggaran KJP.

"Kemungkinan besar akan dihapus, tapi saya punya pandangan jangan dihapus. Saya pikir sekolah gratis adalah kebutuhan, tapi bantuan sosial untuk masyarakat tidak mampu itu harus juga kita pikirkan," kata politikus PDIP ini.

Oleh karena itu, Jhonny  meminta Dinas Pendidikan (Disdik) membuat kajian untuk mengetahui apakah bantuan sosial KJP ini masih diperlukan warga Jakarta atau tidak. 

Namun demikian, kata Jhonny, kelanjutan program KJP perlu diimbangi dengan pengawasan dan data penerima manfaat harus diperketat, sehingga bantuan sosial menjadi tepat sasaran.

"Tentu kami harapkan Disdik membuat kajian tentang itu. Jangan langsung hapus saja. Dipilihlah orang-orang yang dinilai perlu mendapat itu," kata Jhonny.

Bahkan tak menutup kemungkinan, anak yang bersekolah di swasta juga mendapatkan bantuan KJP jika memenuhi kriteria atau termasuk warga tidak mampu.

"Nanti kami lihat lagi kajiannya. Apakah sekolah swasta juga bisa di kasih KJP kalau betul-betul miskin? yang terpenting kalau saya, KJP jangan dihapus," pungkas Jhonny.