Syafira | Sabtu, 28/09/2024 04:04 WIB

Chung Pui-kuen, mantan pemimpin redaksi Stand News, tiba di Pengadilan Distrik di Hong Kong, Tiongkok, 26 September 2024. REUTERS

HONG KONG - Pengadilan Hong Kong pada Kamis malam menjatuhkan hukuman penjara selama 21 bulan kepada seorang mantan editor dan segera membebaskan yang lain setelah sebelumnya dinyatakan bersalah karena bersekongkol menerbitkan artikel yang menghasut dalam putusan yang telah memicu kecaman internasional.

Dalam kasus penting tentang kebebasan media, Chung Pui-kuen dan Patrick Lam dari kantor berita Stand News yang sekarang sudah tidak beroperasi lagi dihukum bulan lalu - pertama kalinya wartawan dinyatakan bersalah atas penghasutan sejak penyerahan Hong Kong dari Inggris ke Tiongkok pada tahun 1997.

Chung dijatuhi hukuman 21 bulan sementara Lam diberi hukuman yang memungkinkannya untuk segera dibebaskan dengan alasan kesehatan. Hakim Pengadilan Distrik Kwok Wai-kin mencatat bukti dari pengacara Lam pada hari Kamis bahwa ia menderita penyakit autoimun serius dan penyakit ginjal tingkat lanjut, dan penjara dapat semakin membahayakannya.

Chung tersenyum saat hakim mengatakan rekannya, Lam, akan dibebaskan, dan istri Lam menangis.
Chung harus menjalani hukuman sekitar 10 bulan penjara mengingat penahanan sebelumnya.

Stand News, yang dulunya merupakan outlet media daring terkemuka di Hong Kong, dikenal karena laporannya yang keras tentang protes pro-demokrasi kota tersebut pada tahun 2019 dan kemudian tindakan keras keamanan nasional.

Berdasarkan undang-undang penghasutan era kolonial, hukuman maksimum adalah dua tahun penjara dan denda HKD5.000 (US$642).

Para diplomat Barat menyaksikan hukuman tersebut, termasuk perwakilan dari Amerika Serikat, Uni Eropa, Prancis, Inggris, Kanada, dan Irlandia. Liz Throssell, juru bicara Kantor Hak Asasi Manusia PBB, mengatakan sebelumnya bahwa kantor tersebut meminta otoritas Hong Kong untuk meninjau keputusan pengadilan tersebut sesuai dengan kewajiban berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional.

Dua puluh tiga negara anggota Media Freedom Coalition, termasuk AS, Inggris, dan Kanada, telah menandatangani pernyataan serupa, yang mendesak "otoritas Hong Kong dan Tiongkok untuk mematuhi komitmen hak asasi manusia internasional dan kewajiban hukum mereka, serta menghormati kebebasan pers dan kebebasan berbicara di Hong Kong."

Seorang juru bicara pemerintah Hong Kong mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pemerintah "sangat tidak setuju dan menolak pernyataan yang memutarbalikkan fakta dan fitnah tak berdasar" oleh koalisi tersebut. Pejabat Hong Kong dan Tiongkok mengatakan tindakan keras keamanan diperlukan untuk menjaga stabilitas setelah protes pro-demokrasi.

Hakim Kwok menulis dalam putusannya pada bulan Agustus bahwa "ideologi politik Stand News adalah lokalisme" dan "jalan yang diambilnya adalah untuk mendukung dan mempromosikan otonomi lokal Hong Kong". Gerakan lokalis Hong Kong yang sebagian besar beranggotakan anak muda muncul pada tahun 2010-an di tengah ketegangan politik dengan Beijing, yang menekankan identitas dan budaya lokal, serta otonomi yang lebih besar. Beberapa pendukung menyerukan kemerdekaan Hong Kong.

"Saya percaya bahwa selama periode pelanggaran, para....terdakwa tidak melakukan pekerjaan media yang sebenarnya, tetapi berpartisipasi dalam apa yang disebut perjuangan pada saat itu," kata hakim pada hari Kamis.

Pada bulan Agustus, Chung menulis dalam surat keringanan kepada pengadilan bahwa beberapa warga Hong Kong "peduli terhadap kebebasan dan martabat setiap orang di komunitas dan bersedia membayar harga kehilangan kebebasan mereka sendiri".

Lam menulis bahwa "satu-satunya cara bagi jurnalis untuk mempertahankan kebebasan pers adalah dengan melaporkan."

Stand News digerebek oleh polisi pada bulan Desember 2021 dan asetnya dibekukan, yang menyebabkan penutupannya.

Hong Kong Kebebasan Berpendapat Dituduh Menghasut