Samrut Lellolsima | Kamis, 26/09/2024 19:53 WIB

Anggota Pansus Haji DPR dari Fraksi PKB, Marwan Jafar. (Foto: Dok. Net)

Jakarta, Jurnas.com - Anggota Pansus Hak Angket Haji DPR RI F-PKB Marwan Jafar, menyoroti adanya perubahan kalimat dalam kesimpulan dan rekomendasi terkait karut marut penyelenggaraan haji 2024.

Salah satu contohnya adalah kata melanggar diperhalus menjadi ketidaktaatan. Kata dia, hal itu tidak sesuai dengan bahasa hukum.

Hal itu disampaikannya dalam Dialektika Demokrasi dengan tema “Menanti Rekomendasi Pansus untuk Ibadah Haji 2025 yang Lebih Baik” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/9).

“Saya masih besikukuh, masih bersikukuh waktu rapat terakhir itu tentang penyimpangan kuota haji 10 persen di haji plus itu. Tetapi bahasa melanggar itu diganti dengan bahasa penyalahgunaan atau ketidaktaatan kira-kira begitulah,” kata Marwan.

“Padahal dalam hukum kan yang pas memang bahasa melanggar, bahasa saya kira juga melanggar gitu kan ini lama-lama kayak Orde Baru juga ini ketuanya ini memang Golkar sih. Jadi kayak begitu jadi tidak reformatif dalam dalam pengertian bahasa saja tidak ada informatif maksudnya kita muter-muter soal bahasa,” imbuhnya.

Dikatakan Marwan, perubahan redaksi kalimat dalam kesimpulan Pansus Haji terjadi tiba-tiba. Sebab itu, dia meyakini ada intervensi terhadap Pansus Haji.

“Saya yakin-seyakinnya bahwa sebelum itu memang ada beberapa pihak yang melakukan intervensi terhadap pansus,” ujarnya.

“Ya namanya pihak ini kan kayak hantu kan enggak bisa kelihatan tapi rasanya ada,” Marwan menambahkan.

Dia menjelaskan, intervensi itu ditunjukkan dengan adanya lobi-lobi melalui telepon, agar pansus ini ‘melunak’.

“Dan ada beberapa telepon beberapa lobi dan seterusnya supaya pansus ini lunak dan seterusnya. Itu memang ada,” pungkasnya.

Adapun, kesimpulan dan rekomendasi hasil Pansus Hak Angket Haji DPR RI, bakal disampaikan pada Rapat Paripurna Akhir periode 2019-2024, pada Senin (30/9).

Hal itu diungkapkan Ketua DPR RI Puan Maharani, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/9).

“Ada agenda yang kemudian menjadi laporan dari Pansus dari Tim Pansus. Ada juga RUU yang diminta untuk bisa diselesaikan pada pimpinan DPR atau komisi yang akan datang,” kata Puan.

Warta DPR Pansus Haji Marwan Jafar perubahan kesimpulan orde baru intervensi