Abadikini.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian dan Lembaga terkait terus melakukan upaya strategis untuk memperkuat keamanan siber nasional. Salah satunya adalah dengan menerbitkan berbagai regulasi dan kebijakan yang memperkuat kerangka kerja keamanan siber di Indonesia.

Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kemenko Polhukam, Marsda TNI Eko Dono Indarto, menekankan pentingnya pendekatan komprehensif dan kolaborasi antara pemerintah, industri, komunitas, akademisi, serta pihak swasta dalam upaya menjaga keamanan siber nasional. Hal ini disampaikan dalam pembukaan Forum Koordinasi dan Konsultasi di Jakarta pada Kamis (26/9/2024).

“Diperlukan pendekatan yang kolaboratif untuk mengatasi ancaman siber yang kian kompleks, serta memperkuat standarisasi dan sertifikasi di sektor ini. Selain itu, fleksibilitas komunikasi dan koordinasi antar institusi harus ditingkatkan untuk menghilangkan ego sektoral yang kerap menghambat pengelolaan digital,” ujar Marsda TNI Eko Dono.

Kemenko Polhukam melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur menyelenggarakan Forum Koordinasi dan Konsultasi dengan tema “Penguatan Kebijakan Keamanan Siber Dalam Rangka Kedaulatan Digital Nasional”. Forum ini bertujuan untuk membahas langkah konkret yang harus diambil guna memperkuat keamanan ruang siber nasional dan menjaga kedaulatan digital Indonesia.

“Kegiatan ini akan diselenggarakan secara periodik sebagai bagian dari upaya kita membangun penguatan kebijakan keamanan siber menuju kedaulatan digital nasional,” tambah Marsda TNI Eko Dono.

Pemerintah juga menilai perlu dilakukan deregulasi kebijakan, pembangunan cyber insurance, serta peningkatan kapabilitas siber nasional dalam menghadapi ancaman yang semakin canggih. Langkah ini dianggap penting untuk menjaga stabilitas keamanan nasional, melindungi kepentingan politik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan.

Dalam acara tersebut, hadir pula sejumlah narasumber yang memberikan pandangan terkait keamanan siber, di antaranya Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi BSSN Mayjen TNI Dominggus Pakel, Kepala Bidang Keamanan Siber APJII Arry Abdi Syalman, Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi CISSReC Pratama Dahlian Persadha, dan praktisi keamanan siber Gildas Deograt Lumy. Mereka sepakat bahwa langkah-langkah konkret dalam memperkuat kebijakan keamanan siber sangat penting untuk menjaga kedaulatan digital nasional di era globalisasi ini.