Choi Min-kyong, seorang pembelot Korea Utara dideportasi oleh Tiongkok, saat diwawancarai Reuters di Seoul, Korea Selatan, 19 Juli 2024. REUTERS

BEIJING - Polisi perbatasan di timur laut Tiongkok telah diberi kuota untuk mengidentifikasi dan mengusir migran tak berdokumen, salah satu aspek utama dari pengawasan yang lebih luas yang mempersulit pembelot Korea Utara untuk menghindari penangkapan. Hal itu diketahui dari dokumen resmi yang sebelumnya dirahasiakan dan belasan orang yang mengetahui masalah tersebut.

Tiongkok telah menerapkan pusat deportasi baru, ratusan kamera pengenal wajah pintar, dan patroli perahu tambahan di sepanjang perbatasannya sepanjang 1.400 kilometer dengan Korea Utara, menurut tinjauan Reuters terhadap lebih dari 100 dokumen pemerintah yang tersedia untuk umum yang menguraikan pengeluaran untuk pengawasan dan infrastruktur perbatasan.

Selain itu, polisi Tiongkok telah mulai memantau dengan cermat akun media sosial warga Korea Utara di Tiongkok, dan mengumpulkan sidik jari, suara, dan data wajah mereka, empat pembelot dan dua misionaris mengatakan kepada Reuters. Stephen Kim, seorang misionaris yang membantu pembelot Korea Utara, mengatakan kepada Reuters bahwa berdasarkan kontaknya dengan sekitar 2.000 pembelot, lebih dari 90% dari mereka yang saat ini berada di Tiongkok telah mendaftarkan data pribadi dan biometrik kepada polisi.

Langkah-langkah tersebut mulai berlaku sejak pandemi COVID-19 dan telah meningkat sejak 2023.

Menurut delapan orang, termasuk pakar keamanan, aktivis hak asasi manusia, dan mantan pejabat Korea Utara, tindakan keras terhadap migrasi ilegal membantu Beijing mengelola masalah pelik dalam hubungan dengan Pyongyang sekaligus memastikan stabilitas di wilayah pinggiran Tiongkok.

Tindakan tersebut juga memberi Tiongkok potensi pengaruh atas tetangganya karena Beijing dapat mengendalikan nasib warga Korea Utara yang tidak berdokumen ini, kata beberapa dari mereka.

"Namun, yang terutama, Tiongkok khawatir bahwa jika terlalu banyak warga Korea Utara mencari perlindungan di Tiongkok, semakin banyak warga Korea Utara yang akan mengikuti jejaknya, dan pada waktunya arus keluar tersebut akan mengganggu stabilitas Korea Utara dan menyebabkan reunifikasi di bawah Korea Selatan serta perluasan pengaruh politik dan militer AS di semenanjung tersebut," kata Roberta Cohen, seorang spesialis hak asasi manusia dan mantan wakil asisten menteri luar negeri AS.

Administrasi Imigrasi Nasional China, yang bertanggung jawab atas polisi perbatasan, dan Kementerian Keamanan Publik, yang mengawasi badan imigrasi, tidak menanggapi pertanyaan tentang upaya untuk mengidentifikasi dan mendeportasi warga Korea Utara.

Kementerian Luar Negeri Beijing mengatakan China melindungi "hak dan kepentingan orang asing di China, sambil secara sah menjaga ketertiban masuk dan keluar perbatasan". Dikatakan bahwa "laporan yang relevan sama sekali tidak berdasarkan fakta", yang tampaknya merujuk pada laporan Reuters.

Kementerian tersebut tidak menanggapi pertanyaan tambahan tentang temuan Reuters dan elemen mana yang dianggap tidak benar.

Kedutaan Korea Utara di Beijing dan misi PBB di Jenewa dan New York tidak menanggapi pertanyaan tentang penanganan pembelot oleh China.

Meskipun dokumen tersebut tidak secara eksplisit mengidentifikasi warga Korea Utara sebagai target pengawasan dan deportasi, tindakan tersebut difokuskan pada wilayah yang berbatasan dengan Korea Utara.

Reuters menemukan sedikit bukti tindakan serupa di perbatasan China lainnya, kecuali perbatasannya yang keropos dengan Myanmar, tempat China menangani kejahatan terorganisasi dan baru-baru ini membuka pusat deportasi.

Dalam sebuah pernyataan, pemerintah Myanmar mengatakan 48.000 warga negaranya dipulangkan dari Tiongkok antara tahun 2022 dan Agustus 2024. Kedua negara bekerja sama dalam pengelolaan perbatasan untuk memastikan stabilitas, tambahnya.

PATROLI PERBATASAN
Di antara dokumen yang diperiksa oleh Reuters adalah anggaran tahun 2024 untuk polisi perbatasan Tiongkok di provinsi Jilin, yang berbatasan dengan Korea Utara.

Dari 163 juta yuan yang dibelanjakan, hampir 30 juta yuan digunakan untuk peningkatan keamanan perbatasan. Itu termasuk 22,3 juta yuan untuk sejumlah kapal patroli baru yang tidak disebutkan, dan pendanaan untuk "deportasi dan pemulangan" orang asing yang masuk, tinggal, dan bekerja secara ilegal di Jilin.

Anggaran tersebut menetapkan tujuan untuk 18 kantor dan tim polisi perbatasan: Menyelidiki dan "menangani" sedikitnya 10 orang asing yang tidak berdokumen; menghabiskan tidak lebih dari 30 hari untuk memproses setiap deportasi; dan mengingatkan penduduk tentang "kerugian dan harga yang dibayarkan" karena membantu migran tidak berdokumen. Dokumen ini mencantumkan metrik kinerja, termasuk 10 poin untuk mencapai tingkat repatriasi sebesar 95%.

Tidak ada kuota seperti itu dalam anggaran tahun 2023 dan 2022.

Pembangunan juga dimulai tahun lalu di stasiun deportasi di kota perbatasan Dandong, di provinsi Liaoning, sementara yang lain direncanakan di kota Changchun, di Jilin, menurut tender pemerintah.

Dalam laporan March, Kepolisian perbatasan Jilin memberikan kontrak senilai 26,5 juta yuan kepada produsen sensor Beijing, HT Nova, untuk membangun sistem pengawasan yang "memancarkan sinar berenergi tinggi untuk menembus kendaraan dan barang" dan dapat menggunakan pembelajaran mendalam untuk terus meningkatkan kemampuan pengenalan wajah, menurut satu dokumen tender.

Sistem tersebut, yang didanai dalam anggaran kepolisian perbatasan tahun 2023, akan dipasang di dua penyeberangan di wilayah Changbai, rute yang digunakan para pembelot. Perusahaan tersebut tidak menanggapi permintaan komentar.

Secara terpisah, stasiun deportasi seluas 7.713 meter persegi di kota Tumen, yang sedang dalam pengerjaan sebelum pandemi, telah selesai pada tahun 2023, menurut Administrasi Imigrasi Nasional.

Sejak Juni 2022, lembaga tersebut telah menerbitkan beberapa iklan pekerjaan yang mencari lulusan dengan kemampuan bahasa Korea untuk bekerja di fasilitas Tumen dan Changchun, yang akan "terutama terlibat dalam penahanan imigran ilegal sambil menunggu deportasi, verifikasi identitas, dan pelaksanaan pemulangan".

DINAMIKA POLITIK
Beijing menyangkal adanya pembelot Korea Utara, sebaliknya memperlakukan mereka sebagai migran ekonomi ilegal. Tidak ada data yang tersedia untuk umum tentang deportasi warga Korea Utara, tetapi kelompok hak asasi manusia mengatakan pengawasan yang lebih ketat telah meningkatkan risiko penangkapan.

Sekitar 70% pembelot yang mencoba mencapai Korea Selatan selama dua tahun terakhir telah ditangkap oleh polisi Tiongkok, naik dari sekitar 20% sebelumnya, menurut Kelompok Kerja Keadilan Transisi yang berpusat di Seoul, yang memantau deportasi. Tiongkok memulangkan sedikitnya 60 warga Korea Utara pada bulan April, kata direktur eksekutif kelompok tersebut, Lee Younghwan.

Kelompok hak asasi manusia mengatakan Tiongkok mendeportasi ratusan warga Korea Utara yang tidak berdokumen antara Agustus 2023 dan Juli 2024

Jumlah pembelot yang mencapai Korea Selatan telah menurun secara keseluruhan sejak 2017, yang menurut Kementerian Unifikasi Seoul disebabkan oleh pengawasan yang lebih ketat di perbatasan Tiongkok-Korea Utara, meskipun ada peningkatan sejak pandemi berakhir.

Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan Seoul melakukan "upaya habis-habisan" untuk mencegah Tiongkok memulangkan secara paksa pembelot Korea Utara.

Lima pakar keamanan mengatakan kepada Reuters bahwa sementara kedua belah pihak ingin menghentikan aliran pembelot, kemampuan Tiongkok untuk menentukan nasib pembelot memberinya kartu untuk dimainkan dalam diplomasi dengan Korea Utara, yang bergantung pada perdagangan dengan Tiongkok tetapi telah menjalin hubungan yang semakin dekat dengan Rusia.

China "dapat menuntut sesuatu dari Korea Utara yang menguntungkan China", kata Lee Dong Gyu, seorang pakar China di Asan Institute for Policy Studies di Seoul. Ia mengatakan tindakan keras tersebut membantu Beijing dari sudut pandang stabilitas, karena Korea Utara sedang mengalami kekacauan ekonomi dan China tidak ingin dampaknya meluas ke wilayahnya.

Lee Jung-hoon, seorang profesor hubungan internasional di Universitas Yonsei dan mantan duta besar Korea Selatan untuk hak asasi manusia Korea Utara, mengatakan ada "kemungkinan besar" bahwa Pyongyang telah meminta bantuan China untuk memblokir rute bagi para pembelot. Ia tidak memberikan rinciannya dan Reuters tidak dapat memastikan apakah Korea Utara telah mengajukan permintaan tersebut.

`TERPERANGKAP`
Ini bukan pertama kalinya China menindak para pembelot. Reuters melaporkan pada tahun 2019 bahwa otoritas China telah melakukan penggerebekan yang mengganggu jaringan pembelot dan mengakibatkan penangkapan sedikitnya 30 warga Korea Utara.

Namun, beberapa pembelot mengatakan peningkatan pengawasan telah meningkatkan rasa takut.

Choi Min-kyong, yang tiba di Korea Selatan pada tahun 2012 dan mengelola kelompok pendukung bagi para pembelot, mengatakan teknologi pengenalan wajah yang tersebar luas di Tiongkok membuat para pembelot sulit bergerak. Menggunakan transportasi umum, misalnya, menjadi terlalu berisiko.

Shin Ju-ye, yang melarikan diri dari Korea Utara pada tahun 1990-an dan menetap di provinsi Heilongjiang, Tiongkok, mengatakan bahwa selama pandemi, pejabat desa mulai memerintahkan warga Korea Utara untuk mendaftarkan informasi biometrik mereka ke polisi. Banyak teman-teman Korea Utaranya yang menurutinya, lalu menyesalinya, katanya.

"Teman-teman saya mengatakan kepada saya, `Kakak, jangan lakukan itu. Kita sekarang terjebak dalam jaring ikan. Jika Korea Utara menyuruh Tiongkok untuk menangkap dan mengirim kita, kita akan mati,`" kata Shin, 50 tahun, dalam sebuah wawancara di Seoul.

Reuters tidak memverifikasi akun Shin secara independen, dan dia menolak untuk membagikan informasi kontak kenalannya.

Wei Songxian, kepala kantor media pemerintah Heilongjiang dan wakil kepala departemen publisitas Partai Komunis provinsi, tidak menanggapi pertanyaan tentang akun Shin.

Akhirnya, Shin tidak mendaftarkan detailnya. Sebaliknya, dia menyusun rencana untuk meninggalkan Tiongkok.

Dengan bepergian menggunakan kendaraan pribadi, dia melarikan diri melintasi perbatasan selatan ke Vietnam, katanya. Dia kemudian melanjutkan perjalanan dengan bus, perahu, dan berjalan kaki untuk mencapai Laos dan Thailand, di mana dia diserahkan kepada otoritas Korea Selatan. Dia tiba di Korea Selatan pada tahun 2023.

Perbatasan China Imigran Korut Pembelot