DPD PDI Perjuangan (PDIP) menggelar rapat kerja daerah khusus (Rakerdasus) di Surabaya yang dihadiri ribuan kader untuk membahas strategi pemenangan Tri Rismaharini dan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans Calon Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Timur nomor urut 3 di Pilkada 2024.

Sri Untari Bisowarno Sekretaris DPD PDIP Jatim mengatakan, Rakerdasus hari ini untuk mensosialisasikan paslon Risma-Gus Hans untuk disebarluaskan ke berbagai daerah di Jatim.

“Maka hari ini telah disusun rencana-rencana dan rekomendasi untuk dilanjutkan ke sebuah cara untuk kami menang dalam waktu dua bulan ini,” kata Untari di Surabaya, Kamis (26/9/2024).

Sementara itu dalam Rakerdasus PDIP yang digelar sejak siang sampai malam, Risma menyoroti berbagai persoalan untuk dituntaskan lewat visi-misinya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Persoalan pertama yang disoroti Risma adalah soal pendidikan gratis bagi tingkatan setara SMA/SMK. Mantan Menteri Sosial RI itu berkomitmen memudahkan akses pendidikan bagi masyarakat di seluruh Jatim.

“Pertama kita akan beri fasilitasi untuk seluruh anak SMA/SMK itu dengan pendidikan gratis, itu setara ya jadi ada aliyah dan sebagainya biaya pendidikan,” katanya.

Kemudian Risma juga membahas tentang nasib guru di sekolah swasta. Kata Risma, guru memiliki peran untuk mencerdaskan bangsa, sehingga nasib mereka tidak boleh di kesampingkan oleh seorang pemimpin.

“Kalau guru swasta dia sangat kecil sekali (gajinya). Padahal mereka ikut memajukan bangsa ini, jadi tadi saya katakan bahwa kita bukan hanya gubernur untuk sekolah negeri tapi semuanya harus kita ayomi termasuk sekolah keagamaan, ponpes,” ungkapnya.

Selanjutnya, mantan Wali Kota Surabaya itu menyinggung tentang infrastuktur saluran, pompa air dan jalan di berbagai daerah hingga menyebabkan banjir bila memasuki musim hujan. Risma menyatakan, masalah itu bukan hal sulit untuk dibenahi.

“Yang kedua masalah infrastuktur, tadi juga disampaikan, Pasuruan banjir, Lamongan, Gresik, Sampang itu banjir. Nah itu nanti yang coba kita selesaikan, mestinya tidak terlalu sulit,” ungkapnya.

Risma juga membahas wilayah terisolir di wilayah Jawa Timur yang kesulitan mendapat akses. Minimnya akses itu, lanjut Risma, sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

“Berikutnya adalah infrastuktur terutama daerah-daerah yang terisolir ada di Selatan, Utara Jawa Timur. Supaya daerah itu bisa terpecah terisolasinya sehingga ekonominya bisa cepat berkembang,” tutur Risma.

Persoalan selanjutnya yang disinggung Risma adalah kesejahteraan masyarakat. Risma mengatakan, Jatim sangat memerlukan lapangan kerja baru sebagai solusi dari masalah ini. Namun tidak melulu harus mendatangkan investor.

“Kemudian yang keempat masalah kesejahteraan, jadi pemerataan kesejahteraan untuk siapa saja. Tadi disampaikan bahwa ada penciptaan lapangan kerja tidak mesti kita ngundang investor tapi kalau misalkan mereka mau usaha sendiri itu bisa, artinya itu penciptaan lapangan kerja juga,” jelasnya.

Terakhir, Risma menyinggung tentang pemangkasan birokrasi. Menurutnya beban anggaran untuk birokrasi cukup besar, nilainya hingga Rp1 triliun. Namun untuk memangkasnya, ia perlu meninjau kembali kebutuhan dan alokasi yang tetuang di dalam APBD Jatim.

Risma menuturkan, penghematan anggaran APBD sangat berguna untuk alokasi di sektor lainnya. Misalkan untuk pembangunan daerah supaya lebih merata.

“Nanti kita akan cek, tapi mungkin itu yang terbanyak karena guru atau dokter atau nakes mungkin di situ untuk belanja pegawai. Mungkin di situ, tapi nanti kita akan lihat apakah itu masih bisa dirampingkan lagi sehingga lebih hemat, saya lakukan itu di Surabaya di Kemensos itu saya rampingkan sehingga ada penghematan yang cukup besar sehinga bisa digunakan untuk pembangunan,” jelasnya. (wld/bil/ham)