Hal itu dapat terlihat ketika antara pimpinan dan pejabat KPK saling lempar tanggung jawab untuk mengumumkan hasil analisa soal laporan dugaan gratifikasi yang dilayangkan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep.

"Adanya sikap saling lempar tanggung jawab antara pimpinan dan pejabat KPK ini memperlihatkan ada masalah serius dari sisi komunikasi organisasi," kata pengamat politik dari Motion Cipta (MC) Matrix, Wildan Hakim kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Kamis (26/9).

Padahal, kata Wildan, KPK selama ini dikesankan sebagai lembaga yang modern dan profesional, namun ternyata masih menyimpan masalah soal komunikasi di internal organisasi.

"Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango seharusnya berani menyampaikannya. Bukan malah melempar tanggung jawab itu kepada Pahala Nainggolan yang kini menjabat Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK. Kalau perlu, dua orang ini duduk bareng dan menjelaskan kepada pers perihal hasil telaah tersebut," kata Wildan.

Dosen ilmu komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia ini menilai, kendalah masalah komunikasi organisasi tersebut harus segera diselesaikan.

Untuk itu, para pimpinan KPK terpilih nantinya diharapkan punya inisiatif dan keberanian dalam mengambil keputusan khususnya dalam menjelaskan isu atau polemik yang menjadi perhatian publik.

“Para pimpinan KPK itu adalah sosok yang diharapkan punya keberanian," pungkas Wildan.